Pontianak (Antaranews Kalbar) - Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2 Karolin Margret Natasa mengharapkan media dapat lebih luas menyampaikan visi dan misi setiap calon kepala daerah kepada masyarakat, agar masyarakat benar-benar mengetahui program apa saja yang ditawarkan oleh setiap kandidat.
"Ini tidak hanya untuk kami, tetapi untuk semua calon kepala daerah, agar visi dan misinya bisa diketahui langsung oleh masyarakat. Ibaratnya, jangan sampai masyarakat membeli kucing dalam karung dalam pemilihan kepala daerah," kata Karolin saat bersilaturahmi ke Kantor Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Barat, di Pontianak, Senin.
Tidak hanya di LKBN Antara, pada hari yang sama calon nomor urut 2 itu juga melakukan kunjungan serupa ke media lainnya yang ada di Kota Pontianak.
Dia berharap agar media dapat memainkan perannya dalam menyebarluaskan informasi pilkada kepada masyarakat, terutama terkait visi, misi, dan program apa saja yang ditawarkan oleh setiap calon.
"Jika kita hanya mengandalkan kegiatan kampanye dialogis untuk menyampaikan visi misi itu, tentu sangat terbatas, karena masyarakat yang hadir, paiing banyak 1.000 orang. Lain halnya dengan dulu, kita boleh kampanye terbuka dan mengundang ribuan masyarakat di satu titik kampanye, jelas penyampaian visi, misi dan program kita lebih luas diketahui masyarakat," tuturnya.
Mantan anggota DPR itu menyatakan, pihaknya juga sudah menekankan kepada simpatisan, relawan, kader partai pengusung dan pendukung agar bisa ikut mensosialisasikan program dan visi misi dari pasangan nomor urut dua tersebut.
"Namun dengan luasnya wilayah Kalbar dan kondisi geografis yang cukup sulit ini, jelas hal itu masih kurang efektif. Salah satu corong masyarakat, media tentu memegang peranan penting dalam penyampaian informasi tersebut," katanya.
Meski demikian, kata Karolin, media tentunya juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, dengan mengedepankan prinsip dan kode etik jurnalistik serta keberimbangan dalam pemberitaan.
"Saya berharap, para insan pers bisa menjadi pilar demokrasi dan tetap netral dalam pelaksanaan pilkada. Namun, saya mengapresiasi kerja jurnalis yang ada di Kalbar, karena sejauh ini sudah bekerja sesuai dengan koridor yang ada," katanya.
Namun, pada kesempatan itu dia berharap agar ke depan bisa dilakukan evaluasi terkait UU yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye, terutama mengenai pembatasan pemberitaan serta pemasangan atribut dan sosialisasi kampanye.
"Saya sendiri merasakan suasana kampanye saat ini sangat jauh berbeda, gaungnya tidak kedengaran, sehingga kita khawatir masyarakat banyak yang tidak tahu dengan visi dan misi serta program yang ditawarkan calon kepala daerah dalam pilkada kali ini," kata Karolin.
Di tempat yang sama, Kepala LKBN Antara Biro Kalimantan Barat, Teguh Imam Wibowo mengatakan dalam suatu pelaksanaan pesta demokrasi, publik berhak tahu apa saja kegiatan dari setiap pasangan calon kepala daerahnya.
"Namun ketatnya aturan dari penyelenggara pilkada berdampak pada minimnya informasi tentang calon kepala daerah melalui media massa. Mungkin memang perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut agar publik juga tahu kegiatan masing-masing calon, karena yang kita rasakan saat ini seolah para calon menghindar untuk diberitakan, karena takut melanggar aturan yang ada," kata Teguh.
Meski demikian, katanya, Perum LKBN selalu berkomitmen untuk mengedepankan azas keberimbangan dalam setiap pemberitaan pilkada.
"Intinya, bukan publikasi calon kepala daerah yang dibatasi, tetapi diatur. Hal ini jelas sangat penting, agar masyarakat bisa mengetahui secara jelas apa saja kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala daerahnya," kata Teguh.
