OJK Kalbar awasi transaksi mencurigakan jelang pelaksanaan pemilu

Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat Rizki F Purnomo mengatakan terus melakukan pengawasan terhadap investasi dan aliran dana mencurigakan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

"Untuk melakukan pengawasan tersebut, kita sudah bekerjasama dengan PPATK, karena OJK lebih kepada pengawasan secara umum, sedangkan untuk proses transaksi mencurigakan yang ada hubungannya dengan pilkada, pilpres atau pilleg, kita bekerjasama dengan PPATK, dimana lembaga ini yang nantinya akan melakukan pemeriksaan," kata Rizki di Pontianak, Kamis.

Dia mengatakan, jika ada indikasi yang mencurigakan, PPATK yang akan menindaklajuti termasuk melakukan pemeriksaan ke pihak yang mencurigakan.

Baca juga: Transaksi Mencurigakan Budi Gunawan Sejak 2010

"Kita hanya bisa memfasilitasi karena memang tidak memiliki yuridiksi yang spesifik untuk transaksi yang mencurigakan. Untuk pemeriksaan itu rutin dilakukan, untuk mencegah adanya transaksi mencurigakan menjelang momen pemilu," tuturnya.

Namun, lanjutnya, sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya indikasi tersebut di Kalbar. "Kami dari OJK, juga terus melakukan komunikasi dengan pihak perbankan terkait transaksi mencurigakan, namun sejauh ini belum menemukan hal tersebut," katanya.

Terkait hal itu, pihaknya juga mengimbau kepada para investor untuk tidak khawatir dengan isu beredarnya pencucian uang saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Baca juga: PPATK: Jelang Pemilu Transaksi Parpol Mencurigakan Naik 25%

Pasalnya, sudah ada mekanisme pengawasan secara ketat melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Ada tahun politik atau tidak sudah ada PPATK dan sudah ada mekanisme pengawasan money laundring di semua industri jasa keuangan," katanya.

Rizki berharap, tahun politik tidak berpengaruh negatif bagi perkembangan industri pasar modal di Indonesia dan Kalbar khususnya.

"OJK siap menjaga momentum pertumbuhan industri pasar modal Tanah Air agar berperan lebih besar terhadap perekonomian. Tahun politik mendatang, kita harapkan stabilitas pasar modal tetap terjaga seperti pemilu sebelumnya," tuturnya.

Baca juga: PPATK: 45 Transaksi Uang Kepala Daerah Mencurigakan