Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan pihaknya akan melakukan seminar bedah RAPBD setiap tahunnya yang dimulai tahun anggaran 2020.
"Bedah RAPBD ini bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait hal-hal yang memang akan dilakukan serta perbaikan-perbaikan secara menyeluruh. Untuk saat ini, sudah dilakukan di Kota Pontianak dan untuk Kalbar akan kita mulai pada bedah RAPBD 2020 nanti, dan kita lakukan pada tahun depan," kata Sutarmidji saat menghadiri seminar bedah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan Pemkot Pontianak, Rabu.
Ia melanjutkan, APBD dibuat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak, sehingga masyarakat harus tahu apa saja yang akan dilakukan pemerintah dari APBD yang ada, agar sasarannya semakin jelas.
Terkait hal itu, karena dirinya baru saja menjabat sebagai Gubernur Kalbar, maka mulai tahun depan Pemprov Kalbar akan bedah APBD Kalbar.
Dikatakannya, perlu adanya evaluasi untuk penghematan-penghematan anggaran terutama di pos anggaran perjalanan dinas.
"Itu banyak hal yang kita lihat tidak efisien. Disamping itu, tahun depan Pemprov Kalbar akan mengalokasikan anggaran dari penghematan-penghematan sebesar Rp120 milliar untuk biaya pendidikan gratis bagi 140 ribu anak di Kalbar," katanya.
Untuk mewujudkan hal itu, pihaknya memastikan akan menghapus sebanyak mungkin pengadaan mobil dinas dan motor dinas. "Semuanya akan kita hapus dan tinggal beberapa saja supaya kerja bagian aset tak repot," katanya.
Terkait transparansi anggaran, dirinya mengungkapkan, saat menjadi Wakil Wali Kota Pontianak selama 4,5 tahun dan Wali Kota Pontianak selama 10 tahun, transparansi anggaran itu penting.
"Masyarakat harus tahu anggaran untuk apa saja dan harus mengawasi juga, jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah bahkan cenderung membuat proyek-proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi masyarakat," jelas Sutarmadji.
Untuk itu, dirinya akan menyusun APBD 2019 sesuai dengan visi dan misi yang ia dan Wagub Kalbar Ria Norsan susun.
"Sudah banyak hal yang harus kita kerjakan terkait dengan kondisi sekarang misalnya seringnya kebakaran hutan, angka kemiskinan yang masih tinggi dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih di posisi 29 sehingga kita haru mempersiapkan untuk menyusun APBD 2019 agar visi misi gubernur-wakil guberbur terpilih bisa menjawab masalah," katanya.
