Kalbar siap maksimalkan pengelolaan potensi wilayah pesisir

Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan pihaknya siap memaksimalkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil terluar dengan pemanfaatan berbagai potensi yang ada di dalamnya.

"Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara terpadu dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif, agar diperoleh manfaat baik dari segi lingkungan, ekonomi, sosial, maupun budaya," kata Sutarmidji di Pontianak, Selasa.

Menurutnya, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil (WP3K) dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi,?memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

"Ini juga bisa menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, ?pemperkuat peran masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiasif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir," katanya.

Jika itu dilakukan, katanya, maka akan tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran masyarakat dalanm pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Potensi sumberdaya ikan terdapat di wilayah perairan Kalbar meliputi Wilayah Pengelolaarn Perikanan (WPP) 711 dan WPP 712. Potensi ikan pelagis kecil dan ikan demersal di bagian timur Kalbar sangat tinggi mencapai 395.451 ton/tahun untuk ikan pelagis kecil dan 400.517 ton/tahun," katanya.

Untuk ikan demersal Sedangkan untuk selatan Kalbar potensi?yang melimpah adalah ikan pelagis kecil dan ikan demersal dengan potensi 303.886 ton/tahun untulk pelagis Kecil dan 320.432.ton/tahun untuk ikan demersal.

Dikatakannya, pada 2016 produksi perikanan tangkap laut di Provinsi Kalbar mencapai 114.003 ton/tahun, sedangkan potensi perikanan tangkap laut berdasarkan WPP mencapai 2.125.021

ton/tahun, sehingga potensi penangkapan ikan masih sangat mungkin untuk ditingkatkan.

 "Perkembangan wilayah pesisir dua tahun terakhir sangat tinggi terutama terkait kebijakan strategis nasional sepert pembangunan pelabuhan internasional, peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas," kata Sutarmidji.

Selain itu juga ada?pembangunan industri pertambangan dari PT WHW dan beberapa PLTU yang masih dilakukan pembangunannya serta perkembangan minat wisata bahari sangat tinggi sehingga perlu di atur perkembangannya agar berbasis ekowisata dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Perkembangan wilayah pesisir yang tinggi ini, lanjutnya, dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan di perlukan kepastian?hukum dalam penataan wilayah pesisir agar tidak menjadi konflik pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," katanya.