182 desa di Kalbar potensi tinggi rawan karhutla

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota segera membentuk Posko Lapangan Desa di 182 desa yang berpotensi tinggi rawan kebakaran hutan dan lahan.
Fungsi posko ini untuk mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang mulai terjadi saat ini di sejumlah wilayah di Kalbar.

"Di tingkat kabupaten/kota khususnya di 182 Desa Potensi Tinggi Rawan Karhutla agar dibentuk Posko Lapangan di setiap desa sebagai upaya pemadaman secara dini apabila terjadi kebakaran. Ini perlu segera,  mengingat beberapa wilayah di Kalbar mulai terjadi kebakaran hutan dan lahan," kata Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan saat membuka Rakor Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana di Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) di Provinsi Kalbar untuk membentuk Posko Penanganan Darurat Bencana.

"Para Satgas yang menanganai bencana asap akibat karhutla, diharapkan untuk dapat membentuk Posko Penanganan Darurat Bencana di instansi/lembaga masing-masing sebagai Posko Pendukung sesuai Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penaganan Darurat Bencana," tuturnya.

Sejak memasuki Maret 2019, pantauan titik api (hotspot) mulai muncul dan semakin meningkat saat memasuki bulan April. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla melalui Keputusan Gubernur Kalbar yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2019.

Di samping itu, Pemprov juga telah mengajukan permohonan bantuan Helikopter ke BNPB untuk melakukan patroli dan water bombing. Sudah ada 1 (satu) buah Helikopter yang datang untuk patroli dan Helikopter lainnya untuk water bombing, menyusul berikutnya akan dikirimkan oleh Pusat dalam waktu dekat.

"Upaya pemadaman oleh Satgas Patroli dan Pemadaman Darat juga telah dilakukan dengan melibatkan personel TNI/Polri, Manggala Agni, Kelompok Masyarakat dan Damkar Swasta," ujarnya.

Dijelaskannya, bencana asap merupakan bencana yang menjadi perhatian Nasional karena Provinsi Kalbar merupakan salah satu Provinsi yang memiliki lahan gambut yang luas, yaitu sekitar 1680.000 hektare, yang apabila musim kemarau sangat mudah terbakar sehingga mengakibatkan bencana asap.

Sebagai bahan evaluasi berdasarkan pantauan Satelit NOAA 19 pada Tahun 2018 jumlah hotspot di Provinsi Kalbar yang terpantau sebanyak 1.569 titik hotspot, terdeteksi paling banyak di Kabupaten Ketapang sebanyak 299 titik hotspot, Kabupaten Sintang sebanyak 266 titik hotspot dan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 132 titik.