Gubernur akui kurangnya fasilitas laboratorium SMK di Kalbar

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengakui kurangnya fasilitas laboratorium di SMK-SMK di Kalimantan Barat untuk menciptakan lulusan sekolah yang siap kerja.
 
"Sampai saat ini banyak laboratorium di SMK di Kalbar yang tidak lengkap dan akhirnya setelah lulus SMK anak-anak tidak bisa langsung kerja karena kemampuan mereka tidak benar-benar disiapkan di sana. Mereka akhirnya harus masuk lagi ke balai latihan kerja setelah lulus sehingga ini tentu jadi dua kali kerja dan tidak efisien," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu.

Ia menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya bersinergi dalam melengkapi fasilitas laboratorium yang ada di setiap SMK, apalagi jika dikaitkan dengan target Kementerian Ketenagakerjaan untuk membangun sebanyak-banyaknya BLK di Indonesia.

"Polanya sederhana, kementerian Ketenagakerjaan membantu pengadaan peralatan sementara Kementerian Pendidikan memaksimalkan SDM gurunya. Saat pagi, jam belajar digunakan oleh siswa SMK, sorenya bisa digunakan masyarakat luar, seperti siswa putus sekolah, pemuda yang belum bekerja dan sebagainya," kata dia.

Sehingga, lanjut Sutarmidji, Kementerian Ketenagakerjaan bisa lebih berhemat anggaran untuk membangun gedung baru karena cukup dengan  membantu peralatan untuk lab di SMK saja.

"Jadi, bangunannya sudah ada, pelatihnya juga sudah ada ya dari guru-guru SMK tersebut. Kan ini jelas bisa lebih efisien," tuturnya.

Terlebih, kata Sutarmidji, dengan peralatan laboratorium dan sarana belajar yang lebih lengkap, maka setiap lulusan siswa SMK bisa benar-benar siap bekerja ketika mereka lulus.

 Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama penerima bantuan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk tahun 2018 kepada 75 lembaga tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dia mengatakan, tahun 2019 nanti jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 1.000 titik. "Namanya rintisan pasti jumlahnya tidak banyak. Tapi tahun 2019, akan loncat menjadi 1.000 titik, d imana program ini disokong langsung oleh Pak Presiden Jokowi," kata Menaker.

Alasan pemerintah membangun BLK ini antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga 2030 sehingga bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia.

Disebutkan, pembangunan BLK Komunitas ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.