Dukung kebijakan China di Xinjiang, Arab Saudi sampaikan surat penjelasan

PBB (ANTARA) - Arab Saudi pada Kamis membela keputusannya menandatangani surat bersama dengan 36 negara lain untuk mendukung kebijakan China di Xinjiang, di mana PBB mengatakan setidaknya satu juta etnis Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan.

China telah banyak dikutuk karena mendirikan kompleks penahanan di Xinjiang yang terpencil. Beijing menggambarkan mereka sebagai "pusat pelatihan" yang membantu menghilangkan ekstrimisme dan memberi orang keterampilan baru.

Pekan lalu, hampir dua lusin negara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB menulis sebuah surat yang menyerukan agar China menghentikan penahanan massalnya. Sebagai tanggapan, Arab Saudi, Rusia dan 35 negara lainnya menulis surat yang memuji apa yang mereka sebut prestasi luar biasa China di bidang hak asasi manusia.

Ketika ditanya tentang dukungan Saudi untuk surat itu, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdallah Al-Mouallimi mengatakan kepada wartawan di New York bahwa "surat itu berbicara tentang pekerjaan pembangunan China, hanya itu yang dibicarakan, itu tidak membahas hal lain."

"Tidak ada yang bisa lebih peduli tentang status Muslim di mana pun di dunia selain Arab Saudi," katanya. "Apa yang kami katakan dalam surat itu adalah bahwa kami mendukung kebijakan pembangunan China yang telah mengangkat orang keluar dari kemiskinan."

Salinan surat itu, yang dilihat oleh Reuters, mengatakan keamanan telah kembali ke Xinjiang dan hak asasi manusia dari semua kelompok etnis di sana telah dilindungi.

"Menghadapi tantangan besar terorisme dan ekstremisme, China telah melakukan serangkaian tindakan kontra-terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang, termasuk mendirikan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan," bunyi surat itu.

Direktur Human Rights Watch PBB Louis Charbonneau mengatakan pemahaman surat itu oleh Al-Mouallimi adalah "tamparan di wajah umat Muslim yang dianiaya di China, tidak akurat sampai pada titik absurditas."

Awal bulan ini Amerika Serikat dan Jerman mengecam China selama pertemuan Dewan Keamanan PBB yang tertutup atas pusat-pusat penahanan itu. Sebagai tanggapan, China mengatakan kepada para diplomat mereka bahwa mereka tidak punya hak untuk mengangkat masalah ini di Dewan Keamanan karena itu adalah masalah internal bagi negaranya.

Pada Juni, Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara barat lainnya keberatan atas kunjungan kepala kontraterorisme Amerika Serikat ke Xinjiang, khawatir kunjungan itu akan membuktikan argumen China bahwa mereka sedang menangani terorisme.

Wakil Menlu AS John Sullivan berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menjelang perjalanannya untuk menyampaikan kekhawatiran Washington karena "Beijing terus menggambarkan kampanye penindasannya terhadap Uighur dan Muslim lainnya sebagai upaya kontraterorisme yang sah padahal bukan."