Pontianak (ANTARA) - Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof Eddy Suratman menyebutkan perlambatan ekonomi dunia masih menjadi tantangan pertumbuhan di Kalbar bahkan nasional pada tahun depan sehingga harus menjadi perhatian khususnya bagi Kabinet Indonesia Maju.
"Hingga triwulan II pertumbuhan ekonomi Kalbar sebesar 5,08 persen dan itu lumayan baik atau di atas 5 persen. Namun dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama tentu turun," ujarnya di Pontianak, Kamis.
Eddy menyebutkan tahun ini ditargetkan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,9 persen dan kemungkinan hanya tercapai 3,7 persen saja.
Selanjutnya negara maju yang umumnya memiliki hubungan dengan Kalbar mengalami pertumbuhan seperti Cina cenderung turun bahkan diprediksikan tahun ini hanya 6,1 persen.
"Ekonomi Amerika Serikat juga turun, Eropa juga begitu dan Jepang. Semua negara tersebut berhubungan langsung dengan Kalbar karena tujuan ekspor kita. Dengan begitu tatanan ekonomi juga kita tentu terganggu," jelas dia.
Dengan daya beli tujuan ekspor Kalbar turun, lanjutnya, maka permintaan ke Kalbar dipastikan menurun pula. Hal itu tentu menjadi tantangan daerah dan kabinet pemerintahan baru di bawah presiden dan wakil presiden, Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
"Kabinet baru ini harus menjawab tantangan yang sudah nyata di depan dengan berbagai kebijakan yang mesti dilakukan," kata dia.
Menurut dia, saat ini dari sisi moneter Indonesia cukup baik karena Bank Indonesia menurunkan suku bunga menjadi 5 persen. Suku bunga acuan yang rendah bisa memicu sektor rill karena investasi bisa meningkat.
"Suku bunga rendah biaya investasi murah. Investasi masuk maka kesempatan kerja terbuka lebar, bahan baku terserap dan produksi bisa meningkat sehingga ekonomi bisa membaik," papar dia.
Sementara dari sisi kebijakan fisikal dengan tantangan yang ada harus memperhatikan soal pajak. Pajak yang ada jangan terlalu ketat dan jika ada peluang untuk diturunkan maka lebih baik diturunkan.
"Pajak diturunkan agar bisa membuat ekonomi menggeliat. Pelaku usaha dapat bertahan dan mengembangkan dirinya dengan kebijakan pemerintah yang ada," jelas dia.
Selain itu, ujar dia, untuk kebijakan fisikal juga perlu pemberian subsidi dan diarahkan ke hal yang tepat sasaran seperti ke petani. Pemerintah harus jelas mengarahkan subsidi agar tidak ada tumbang tindih antara kabupaten, provinsi dan pusat.
"Alokasi subsidi harus tepat sasaran. Saat ini perlu diberikan subsidi dengan maksimal dengan tantangan yang ada yakni ke petani. Kita tahun saat ini nilai tukar petani semakin turun. Hal itu menunjukkan sektor itu harus diperhatikan dengan subsidi," kata dia.
Baca juga: Gapki prediksi harga CPO terus membaik
Baca juga: Harga CPO naik Rp164 per kilogram
