Penghargaan dibalik penanganan Karhutla di Kalbar

Pontianak (ANTARA) - Penanganan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Provinsi Kalbar  mendapat pengharagaan oleh pemerintah pusat, bahkan hingga diundang di tingkat internasional dalam memaparkan penanganan tersebut.

Meskipun sebenarnya, masalah Karhutla di Kalbar merupakan "agenda rutin" yang terjadi ketika memasuki musim kemarau di provinsi itu.

Dampak dari Karhutla sebenarnya tidak hanya pada kebakaran lahan itu sendiri, tetapi sangat berdampak luas, mulai dari kabut asap yang mengganggu kesehatan, dampak ekonomi, seperti terganggunya penerbangan, kemudian mengganggu transportasi darat dan laut, serta hingga terganggunya berbagai aktivitas masyarakat, serta diliburkannya aktivitas belajar anak-anak di sekolah.

Sehingga dalam penanganan Karhutla di Kalbar, ke depannya tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan instansi terkait lainnya, tetapi juga diperlukan kerja sama semua pihak, salah satunya dengan tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar.

Meski pun permasalahan Karhutla di Kalbar masih rutin terjadi, ada prestasi yang cukup diacungkan jempol kepada jajaran Polda Kalbar yang diundang pada Konferensi Perubahan Iklim 2019 di Madrid, Spanyol membahas penanganan Karhutla.

Kapolres Sambas AKBP Permadi Syahids Putra ditunjuk Kapolda Kalbar Irjen (Pol) Didi Haryono untuk mewakili Provinsi Kalbar menjadi narasumber pada Konferensi Perubahan Iklim 2019 tersebut.

Permadi Syahids mengatakan bahwa provinsi ini mendapatkan penghargaan terbaik dalam penanganan Karhutla oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 lalu, di United Nations Climate Change Madrid Spain dihadiri oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong.

"Penanganan Karhutla di Provinsi Kalbar yang menurut penilaian dari KLHK merupakan yang terbaik. Ini karena kami di Provinsi Kalbar melakukan sinergi, dari unsur Polri, TNI, pemerintah, Mangga Agni hingga masyarakat untuk bersama-sama terjun langsung melakukan penanganan karhutla," katanya.

Edukasi terhadap masyarakat tentang pencegahan atau membuka lahan tanpa dibakar, kata dia, terus dilakukan sampai saat ini.

"Kami melakukan pencegahan dan mitigasi karhutla dengan metode bertani tanpa bakar (PLTB) yang dilaksanakan oleh Polres Sambas bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut Indonesia (BRG)," katanya.

Di hadapan para peserta konferensi, Permadi juga menjelaskan strategi Polda Kalbar untuk mencegah karhutla. "Polda Kalbar memiliki operasi kepolisian dengan sandi Bina Karuna 1 atau imbauan, dilanjutkan dengan Bina Karuna 2 hingga Operasi Kontijensi jika memang ada titik api," katanya.

Kegiatan konferensi perubahan iklim 2019 itu juga diadakan sesi tukar pendapat dan tanya jawab terkait dengan iklim yang dihadapi dunia.




Pekerjaan rumah

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes (Pol) Donny Charles Go menyatakan permasalahan Karhutla menjadi pekerjaan rumah di Provinsi Kalbar tahun 2020.

"Meskipun penanganan Karhutla di tahun 2019 yang dilakukan sudah jauh lebih baik dari tahun 2018, tetapi jumlah titik panas dan lahan yang terbakar jauh lebih banyak, sehingga menjadi pekerjaan rumah di tahun 2020 mendatang," kata Donny.

Apalagi penangan Karhutla di Kalbar lebih efektif dengan dikeluarkannya Pergub, sehingga lebih bisa maksimal, katanya. "Ke depan kita harus bicara pencegahan Karhutla bukan saat terjadi kebakaran saja, melainkan di musim hujan juga harus sudah berupaya dalam mencegahnya," katanya.

Polda Kalbar, mencatat pihaknya sudah menangani sebanyak 100 perkara di tahun 2019, dan sebanyak 68 kasus jadi laporan polisi. Dari jumlah itu sebanyak 77 orang ditetapkan sebagai tersangka, katanya.

"Pekerjaan rumah ke depan memang Karhutla, apalagi penyebabnya hanya dua, yakni oleh perorangan atau korporasi," kata Kabid Humas Polda Kalbar.

Wagub Kalbar, Ria Norsan mengatakan berdasarkan perhitungan satelit landsat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan terbakar di Provinsi Kalbar sampai dengan 31 Oktober 2019 mencapai 127.462 hektare.

Sebagai bahan informasi, berdasarkan pantauan Satelit LAPAN di Provinsi Kalbar sampai 31 Oktober 2019 terpantau 25.858 titik panas (hotspot).

Adapun empat Kabupaten dengan jumlah titik panas terbanyak berturut-turut yaitu Kabupaten Ketapang (11.840 titik), Kabupaten Sintang (2.624 titik), Kabupaten Sanggau (2.237 titik) dan Kabupaten Kubu Raya (1.724 titik).

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kata Ria Norsan yang ditunjuk sebagai Dansatgas Karhutla Kalbar, terjadi peningkatan titik panas dan luas luas lahan terbakar, hal tersebut dipicu kondisi kemarau panjang yang melanda lndonesia.

"Kondisi kemarau panjang mengakibatkan bahan bakaran api (gambut, semak dan pohon) menjadi sangat kering dan dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk membersihkan lahan," tuturnya.

Dikatakannya, pemerintah, baik Pusat maupun Daerah telah bekerja keras untuk mengurangi atau mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Satgas Gabungan Kathutla berjumlah 1512 personel yang terdiri dari 1.000 orang personil TNI, 205 orang personel Polri, 102 orang anggota BPBD dan 205 orang anggota masyarakat dan ditempatkan di 100 desa/kelurahan rawan kebakaran hutan dan lahan.

Semoga di tahun 2020 mendatang, ancaman Karhutla di Kalbar bisa lebih ditekan lagi, dan bila perlu tidak ada lagi kasus Karhutla di Kalbar.


Langit biru

Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Nur Rahmad mengatakan pihaknya memberikan apresiasi dan akan selalu mendukung langkah yang dilakukan oleh gubernur Kalbar, khususnya dalam penanganan dan pencegahan Karhutla di provinsi itu.

Bahkan, untuk mencegah terjadinya Karhutla ke depan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan program Langit Biru dan akan direalisasikan pada tahun 2020 mendatang.

Kodam Xll/Tpr juga telah mencoba melakukan pendekatan alternatif dengan mencanangkan program langit biru di khatulistiwa sebagai program alternatif penanganan karhutla untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan mahluk hidup, hutan dan lahan dengan pendekatan kemakmuran rakyat, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu kami mencoba menggali serta mencari masukan-masukan dari berbagai komponen masyarakat. Jadi program langit biru kali ini maksudnya bagaimana kita mencari solusi alternatif dalam hal penanganan karhutla sehingga ke depan dapat diminimalisir," ujarnya.

Pangdam juga menginginkan masukan-masukan dari komponen masyarakat tersebut akan dijadikan referensi dan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk bagaimana menata lingkungan ke depan, dan tentunya dengan peran media massa sebagai salah satu sarana bagaimana untuk mempengaruhi secara langsung kepada masyarakat.

"Hal itu yang kita lakukan dan ini akan simultan bekerja secara terus menerus sehingga kita punya target. Kemudian, diharapkan program ini pada November atau Desember sudah siap. Sehingga kita mulai Januari sudah bisa bekerja secara bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat," katanya.