Pontianak (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak Tatang Suheryadin menegaskan kedua kapal asal China di perairan Sungai Kapuas Pontianak, Kalimantan Barat, masuk secara ilegal.
"Kedua kapal yang masuk ilegal tersebut, yakni Kapal Yang-Yang 1538 yang membawa empat ABK warga Tiongkok, 27 Januari 2020, dan Kapal MT Awasan Pioneer, 2 Februari 2020, sebanyak 22 ABK dengan tujuan Pelabuhan Kendawangan, Kabupaten Ketapang," kata Tatang Suheryadin di Pontianak, Senin.
Tatang menjelaskan bahwa tujuan kedua kapal itu sebenarnya ke Jakarta. Namun, entah kenapa dibelokkan ke daerah ini.
"Karena tidak memiliki kelengkapan dokumen, kami anggap kedatangan kedua kapal itu ilegal," kata Tatang menegaskan.
Guna mengantisipasi dan mencegah masuknya virus Corona, kedua ABK dari kapal itu saat ini sedang dalam pemeriksaan.
"Saat ini kasus masuknya kedua kapal China beserta para awaknya sudah kami tangani bersama pihak-pihak terkait, seperti dari Polda, KKP, KSOP, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, dan Imigrasi," ucapnya.
Ia mengimbau masyarakat jangan khawatir karena setelah melalui pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kalbar, kapal beserta para awak kapal dinyatakan steril.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak ini juga menjelaskan bahwa kapal-kapal itu merupakan kapal keruk untuk sungai, teluk, dan di laut. Namun, oleh pemiliknya untuk mengangkut barang.
"Kapal-kapal ini datang ke Indonesia mungkin mau bermutasi nama pemilik, dari yang tadi punya warga Tiongkok menjadi kepunyaan warga Indonesia. Semula berbendera China menjadi berbendera Indonesia," katanya.
Karena kedua kapal ini tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian, menurut dia, kapal China ini telah melanggar keimigrasian Pasal 79 juncto Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap alat angkut yang mendarat di perairan Indonesia wajib melaporkan kedatangan dan keberadaannya kepada pihak Imigrasi Indonesia.
Baca juga: Antisipasi virus corona, Gubernur Kalbar instruksikan lima hal
Baca juga: 243 orang dinyatakan sembuh dari corona
Dua kapal asal China masuk ke Kalbar secara ilegal
Senin, 3 Februari 2020 13:56 WIB