GAPKI Kalbar serahkan bantuan ke sejumlah rumah sakit

Pontianak (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalbar menyerahkan berbagai Alat Pelindung Diri (APD) penanganan COVID-19 ke sejumlah rumah sakit dan laboratorium.

"Penyerahan bantuan APD secara simbolis diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson. Saat penyerahan bantuan, kami didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero," ujar Ketua GAPKI Cabang Kalbar Purwati Munawir di Pontianak, Kamis.

Purwati mengatakan bantuan yang diberikan GAPKI Kalbar sebagai bentuk dukungan para pengusaha kelapa sawit kepada tim garda terdepan, tim medis atau dokter yang bekerja keras di lapangan. Pengurus dan anggota terpanggil untuk bersama berpartisipasi dalam penanganan COVID-19.


"Kita berharap bantuan APD dapat mendukung penanganan COVID-19 di daerah ini. Semoga semua bisa diatasi dan COVID-19 bisa dilawan dan hilang," kata dia.

Bantuan APD dari GAPKI Kalbar, yaitu baju coverall 700 unit, 80 kotak masker dan 5 kotak sarung tangan. Sedangkan sasaran bantuan diberikan kepada RSUD Soedarso Pontianak, RSUD Kota Pontianak, RS Yarsi Pontianak, RS Kharitas Bhakti Pontianak, dan Laboratorium Kesehatan Kalbar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalbar Heronimus Hero saat mendampingi penyerahan bantuan APD mengapresiasi langkah dan bantuan GAPKI Kalbar.

"Kita sangat apresiasi GAPKI Kalbar karena ini menunjukkan kepedulian di saat masyarakat sedang kesulitan, terutama petugas medis yang sekarang kekurangan APD," tuturnya.

Ia berharap APD yang diserahkan dapat membantu dan meringankan para petugas medis dalam menjalankan tugas di garda terdepan penanganan COVID-19 di Kalbar.

"Sudah selayaknya semua pihak berperan aktif dalam penanganan COVID-19, termasuk dari pengusaha perkebunan di daerah ini. COVID-19 berdampak luas terhadap berbagai sektor, sehingga dalam penanganan harus melibatkan masyarakat, pengusaha dan pemerintah," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji mempersilakan kepada bupati/wali kota yang ada di provinsi itu untuk melakukan status karantina wilayah bila dirasakan perlu, dengan catatan pemerintah setempat mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Sutarmidji juga meminta kepada seluruh kepala daerah, komando penanganan COVID-19 yang ada di setiap daerah menanggapi serius dan gunakan anggaran yang ada untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.

Baca juga: Gapki prediksi harga CPO terus membaik