Pontianak (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendukung penuh dan akan ikut memperjuangkan nasib guru honorer agar segera diangkat menjadi ASN.
"Sesuai pesan dari Mendikbud yang akan memperjuangkan guru honorer yang ada di seluruh Indonesia dengan melalui dua jalur yaitu test ASN dan test PPPK, upaya ini kami dukung dan harus diperjuangkan," kata Ria Norsan saat menghadiri secara virtual kegiatan dalam Rangka Memperingati HUT Ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) tingkat Provinsi Kalbar Tahun 2020 dengan Tema "Kreatifitas dan Dedikasi Guru Menuju Indonesia Maju", Kamis.
Menurutnya, jika umur guru honorer masih cukup atau memungkinkan untuk mendaftar ASN, maka dapat melalui tes.
Baca juga: Pemerintah umumkan seleksi satu juta guru PPPK tahun 2021 bagi guru honorer
Namun, jika umur yang sudah lewat tapi dia termasuk guru kontrak/honorer yaitu akan melalui jalur PPPK, bedanya ASN dan PPPK besaran gajinya sama tetapi PPPK tidak mendapat tunjangan pensiun sedangkan ASN mendapat tunjangan tersebut.
Dalam memperingati Hari Guru Nasional tersebut, Ria Norsan menyampaikan sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim.
"Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional (HGN) dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan dimana saja, di seluruh dunia terkena dampak langsung," katanya.
Baca juga: Pemerintah buka kesempatan Honorer K2 ikut seleksi PPPK Guru 2021
Dalam masa pandemi ini juga, membuat pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah dengan bantuan aplikasi dan internet.
"Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularannya," tuturnya.
Masih dalam sambutan Mendikbud RI yang dibacakan Wagub Kalbar mengatakan, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat, berbagai upaya kami tempuh untuk mencapai menempatkan guru pada posisi yang terbaik.
"Pada tahun 2021 kami berkomitmen untuk memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis, bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN PPPK dengan kuota cukup besar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah," kata mantan Bupati Mempawah itu.
Baca juga: Pemkot Singkawang kirim surat ke pusat agar guru honorer diangkat jadi PNS
Baca juga: 8.009 guru honorer di Pamekasan terima bantuan dari pemerintah
Baca juga: Pemkot Pontianak akui masih kekurangan banyak guru
