Bupati Sintang Kalimantan Barat Jarot Winarno memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak wilayah Sintang Tahun 2021.
"Pilkades serentak di Sintang ditunda menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri," kata Jarot Winarno, di Sintang Kalimantan Barat, Selasa.
Disampaikan Jarot, keputusan penundaan Pilkades serentak tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor 141/0253/DPMPD-B/Tahun 2021, Tentang Penundaan Pentahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Sintang. Surat Edaran tertanggal 18 Januari 2021 dan dikeluarkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sintang.
Menurut dia, terkait dengan calon kepala desa yang telah mengurus syarat pencalonan tetap dinyatakan berlaku sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bagi desa yang telah membentuk Panitia Pemilihan kepala desa.
" Sambil menunggu pemberitahuan atau perintah lebih lanjut dari Panitia Pemilihan Kabupaten terkait lanjutan Tahapan Pemilihan kepala desa Serentak tahun 2021," jelas Jarot.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sintang Herkulanus Roni menjelaskan bahwa penundaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali dan dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa dalam wilayah kabupaten.
Dikatakan Herkulanus Roni, penundaan itu juga menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri nomor 141/0012/BPD Tanggal 5 Januari 2021 hal Pendataan Pilkades Serentak 2021 serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6892/SJ tanggal 22 Desember 2020 perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Era Pandemi Covid-19 dan Surat Gubernur Kalimantan Barat nomor 141/0191/DMPD-A tanggal 14 Januari 2021 hal Pendataan Pilkades Serentak Tahun 2021.
Selain itu penundaan Pilkades serentak juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala desa dalam ini pemerintah kabupaten harus mempersiapkan dengan matang seluruh tahapan pilkades serentak dengan penerapan protokol kesehatan.
Bahkan apabila Pilkades akan dilaksanakan nanti, kata Roni, akan dilakukan pembatasan jumlah pemilih di setiap Tempat Pemilihan Pemungutan Suara (TPS) paling banyak 500 Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 141/6698/8J tanggal 10 Desember 2020 Tentang Jumlah Pemilih di TPS, Pemilihan kepala desa Serentak pada pandemi COVID-19.
" Saat ini sebenarnya pelaksanaan Pilkades di Sintang sudah pada tahap penjaringan calon kepala desa. Namun, kita tunda sampai pada waktu yang akan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Sintang. Kami sekarang sedang menyusun ulang jadwalnya," ucap Herkulanus Roni.***3***
