Pontianak (ANTARA) - Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mengatakan, telah menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mencegah penyebaran COVID-19 salah satunya dengan melakukan serbuan vaksinasi kepada masyarakat.
"Untuk memaksimalkan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kalbar, kami telah menyiapkan beberapa rencana aksi, salah satunya adalah dengan melakukan serbuan vaksinasi untuk masyarakat," kata Nur Rahmad saat rapat Evaluasi pelaksanaan Satgas penanganan COVID-19 di perbatasan dan evaluasi PPKM Mikro, bertempat di Aula Kodam XII/Tanjungpura, Jumat.
Dia menjelaskan, serbuan vaksinasi COVID-19 tersebut sesuai dengan keinginan Gubernur Kalbar, di mana pihaknya akan membantu pelaksanaan vaksinasi secara serentak pada setiap jajarannya di daerah.
"Untuk melaksanakan hal ini, kami akan berkolaborasi dengan Polri dan dinas kesehatan di daerah dan melibatkan masyarakat. Kami menyiapkan tempat yang luas untuk vaksinasi tersebut. ini juga sesuai dengan arahan presiden yang menargetkan 1 juta vaksin per hari," tuturnya.
Terkait dengan PPKM Mikro, pihaknya juga menyarankan kepada setiap RT yang ada untuk mengoptimalkan Poskamling yang ada. Di mana masyarakat sendiri yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan, untuk mencegah masuknya masyarakat dari zona merah ke wilayah mereka.
"Kemudian, untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan kami kolaborasi dengan kegiatan HUT Kodam, di mana kita akan beri stimulus seperti sembako bagi masyarakat yang mau divaksin," katanya.
Di tempat yang sama, Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Asep Safrudin mewakili Kapolda menyatakan, saat ini pihaknya melalui Polres dan Polsek yang ada di setiap wilayah Kalbar.
"Hal itu mencakup pemantauan terhadap kondisi di setiap daerah, baik perkembangan kasus COVID-19, data BOR di RS, penerapan PPKM Mikro dan terus mensosialisasikan bahaya COVID-19 kepada masyarakat," kata Asep.
Dia menambahkan, saat ini, fokus utama Pemprov Kalbar adalah pencegahan masuknya COVID-19 dari pendatang baru, dimana hal hal tersebut patut dipertahankan. Menurutnya, penerapan PCR bagi setiap pendatang yang masuk Kalbar memang harus tetap dilakukan.
"Namun, kami menyarankan agar tidak hanya diberlakukan di bandara, tetapi juga di pelabuhan, karena berdasarkan data yang ada per minggu bisa masuk 500 sampai 800 orang dan mereka hanya diwajibkan tes G-Nose di pelabuhan asal, sementara ketika masuk ke sini, mereka tidak sama sekali dites," katanya.
Asep juga menyarankan agar Kalbar harus memiliki informasi data terpusat terkait COVID-19, diketahui data yang ada saat ini berbeda-beda baik dari Polri, Kodam maupun pemerintah. "Untuk itu diperlukan pusat informasi data sehingga ada satu data yang jelas, terkait perkembangan kasus COVID-19 dan penanganannya di Kalbar," katanya.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan untuk memaksimalkan penanganan COVID-19, harus ada koordinasi yang baik antara para kordinator satgas kabupaten/kota.
"Dalam hal ini, yang wajib melakukan tindakan adalah bupati Wali Kota dan Bupati harus benar-benar menerapkan Perbup dan Perwali nya terkait PPKM mikro," katanya.
