Pontianak (ANTARA) - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyayangkan ketidakhadiran Bupati Mempawah, Erlina Ria Norsan, pada acara adat dan budaya yang diselenggarakan Kerajaan Mempawah di Balairung Istana Amantubillah Mempawah, Sabtu.
"Padahal kehadiran bupati dalam kegiatan-kegiatan seperti itu sangat penting. Terlebih di tengah kabar yang menyebut hubungan antara bupati dan pihak kerajaan sedang tidak harmonis,"
kata LaNyalla saat melakukan kunjungan kerjanya ke Kerajaan Mempawah.
Dia sangat menyayangkan ketidakhadiran bupati pada momentum penting ini. "Kehadiran bupati amat penting bagi Kerajaan Mempawah yang telah memberikan kontribusi besar bagi wilayah ini," ujarnya.
Dia pun mendengar keluhan dari kerabat kerajaan, bahwa anggaran yang diajukan pihak kerajaan untuk renovasi komplek makam dan bangunan keraton juga tidak disetujui oleh bupati Mempawah. Bahkan festival adat yang pernah digelar Kerajaan Mempawah yang menghadirkan ratusan undangan dan ribuan masyarakat hanya dibantu Rp40 juta saja.
"Apalagi saya dengar bantuan untuk komplek makam raja sudah disetujui di DPRD, tetapi ternyata tidak ada di dalam APBD. Padahal nilainya hanya Rp400 juta. Hal seperti ini harus dijelaskan dan komunikasi justru harus dibuka," katanya orang nomor satu di DPD RI itu.
Menurut LaNyalla, Kerajaan Mempawah memiliki peran yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja.
"Pemerintah harus bisa melihat peran kerajaan nusantara yang besar dan turut andil dalam proses lahirnya bangsa dan negara ini. Saya berulangkali katakan, negara-negara yang besar, selalu menghormati dan menempatkan dengan baik entitas sejarahnya,” ujarnya.
Dengan alasan tersebut, LaNyalla menegaskan siap memperjuangkan amanat para Raja dan Sultan Nusantara yang diberikan kepadanya saat Deklarasi Sumedang, dan termaktub dalam tujuh Titah Raja dan Sultan Nusantara.
"Sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai bagian dari proses lahirnya bangsa ini tidaklah kecil baik dukungan moril dan materiil. Maka tidak berlebihan bila saya, dan seharusnya kita semua, menyebut bahwa Kerajaan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini," katanya.
