Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemerintah Malaysia memutuskan untuk membuka kembali perbatasannya secara penuh tanpa kewajiban karantina mulai Selasa 1 Maret 2022 sebagai langkah untuk membantu pemulihan ekonomi negara itu.
"Namun, tes COVID-19 sebelum keberangkatan dan setibanya di gerbang perbatasan negara harus dilakukan sesuai anjuran Depkes. Pembukaan batas negara perlu dilaksanakan secara terencana dan berdasarkan penilaian risiko yang ada," kata Ketua Majelis Pemulihan Negara (MPN) Muhyidin Yassin di Kuala Lumpur, Selasa (82/2).
Dia mengatakan pihaknya telah mendengarkan pengarahan dari Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin tentang situasi dan perkembangan terkini COVID-19, khususnya penularan varian Omicron.
"Meski terjadi peningkatan kasus harian COVID-19, strategi dosis booster dan tindakan pengendalian Kementerian Kesehatan Malaysia telah berhasil menurunkan penerimaan kasus COVID-19 kategori tiga hingga lima di rumah sakit," kata Muhyidin.
Malaysia menjadi salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tertinggi di dunia. Sekitar 98 persen penduduk dewasa dan lebih dari 78 persen populasi negara itu telah menerima vaksin secara penuh.
"Lebih dari 50 persen dari populasi orang dewasa juga telah menerima dosis booster mereka. Ini telah membantu meringankan beban sistem kesehatan nasional. Pemberian vaksin booster, remaja dan anak-anak akan ditingkatkan setelah memperhitungkan munculnya varian Omicron," katanya.
Tentang pemulihan ekonomi, dia mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai bantuan keuangan dalam bentuk hibah dan pinjaman kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui berbagai lembaga pembiayaan pemerintah dan perbankan nasional.
"Sehubungan dengan itu, MPN merekomendasikan agar penyesuaian semua bantuan keuangan oleh berbagai pihak dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih optimal, tepat sasaran dan berdasarkan kebutuhan sehingga tidak ada duplikasi dan lebih banyak pengusaha yang benar-benar terkena dampak dapat terus melanjutkan," kata dia.
Menurut Muhyidin, MPN juga mencatat bahwa industri konstruksi di Malaysia saat ini menghadapi kenaikan harga bahan bangunan, kekurangan tenaga kerja asing dan juga dipengaruhi oleh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau "total lockdown".
"Industri konstruksi sangat penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara dalam proses pemulihan nasional. Dalam hal ini, MPN mendukung rekomendasi Dewan Pengembangan Industri Konstruksi (CIDB) untuk solusi segera dan jangka panjang untuk masalah yang lebih struktural," kata dia.
