Program pengentasan stunting di Kalbar perlu diaudit

Pontianak (ANTARA) - Program pengentasan stunting atau gagal tumbuh pada anak di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang mencakup 14 kabupaten/kota perlu diaudit agar diketahui penyebab masalahnya.

"Audit stunting sudah kami laksanakan di Singkawang dan Sambas. Dalam waktu dekat audit serupa  akan juga dilakukan di Sekadau dan Sanggau,"  kata Pelaksana Tugas (Plt) BKKBN Kalbar, Muslimat di Pontianak, Jumat.

Menurut Muslimat, kegiatan itu sengaja dilakukan bersama-sama mencari penyebab terjadinya stunting di tiap daerah. Tentunya di tiap daerah permasalahan dalam menghadapi masalah gagal tumbuh pada anak  berbeda-beda.


"Seperti di Singkawang temuan penyebab kasus stunting berbeda dengan di daerah lain. Persoalan-persoalan kasus  ini sebenarnya sudah ditangkap oleh daerah dan menjadi bahan laporan di audit stunting ini," kata Muslimat.

Menurutnya banyak penyebab terjadinya kasus stunting. Karakter tiap daerah dalam temuan kasus  pun berbeda-beda.

 "Ini yang kita fokuskan sebagai langkah tindak lanjut penurunan kasus. Di Singkawang, penelusuran kasus sudah sampai tingkat akar. Kemudian dibawa ke tingkat kecamatan. Barulah dibahas di audit stunting tingkat kota dan akan dibawa ke tingkat provinsi lalu ke nasional," paparnya.


Muslimat menambahkan, penyebab gagal tumbuh atau stunting  bisa jadi karena asupan gizi yang kurang, pola asuh, lingkungan dan lainnya.

"Untuk itu kami telah mengajak para pakar untuk menganalisa keluarga beresiko stunting," ujarnya.


Sementara jika persoalannya karena lingkungan seperti ketiadaan jambanisasi. Maka persoalan itu bisa ditangani oleh pemerintah setempat. Termasuk jika di lingkungan tersebut belum memiliki air bersih, maka akan diintervensi oleh Pemda setempat buat melakukan penanganan lebih lanjut.

Audit stunting dilaksanakan dengan dasar aturan Perpres dan instruksi langsung dari kepala BKKBN pusat. Dimana di 2021 hingga 2024 mendatang pemerintah bersama-sama berupaya mempercepat penurunan angka stunting yang ditarget di angka 14 persen.