Aplikasi SIPUDAK memudahkan warga melaporkan kasus kekerasan

Pontianak (ANTARA) - Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pemetaan Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (SIPUDAK) yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Tanjungpura memudahkan warga untuk menyampaikan pengaduan dan laporan mengenai kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

"Aplikasi SIPUDAK dibuat dengan tujuan untuk menjembatani masyarakat dan dinas terkait penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas," kata Misbahul Munir S, mahasiswa Universitas Tanjungpura asal Kabupaten Sambas yang mengembangkan aplikasi tersebut saat dihubungi dari Sambas, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa aplikasi tersebut mencakup fitur laporan warga mengenai kasus kekerasan serta pemetaan daerah rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas.

Baca juga: PPAD Kalbar ajak semua pihak cegah kekerasan terhadap perempuan dan anak
Baca juga: Pemkab Landak bersama Wahana Visi cegah kekerasan seksual pada anak

"Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur untuk memudahkan pelapor dan pihak dinas dalam mengelola laporan kasus tindak kekerasan dan pencegahan sedini mungkin kasus kekerasan," katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Fatah Maryunani mengapresiasi pengembangan aplikasi untuk mendukung pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Semoga dengan adanya aplikasi ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas," kata dia.

"Ini sudah kami sampaikan kepada pemda dan disambut baik serta mendapat dukungan penuh untuk pengembangan lebih lanjut agar segera dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Sambas," ia menambahkan.

Baca juga: Dinsos PPPA Bengkayang kampanye stop kekerasan terhadap anak
Baca juga: Presiden menandatangani aturan penghapusan kekerasan terhadap anak
Baca juga: Kejati Kalbar kembali selesaikan dua perkara KDRT secara "Restorative Justice"