Pontianak (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalimantan Kalbar memperkuat sinergi untuk melakukan percepatan realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
"Kami sangat menyambut baik sinergi yang terjalin dengan Gapki Kalbar selama ini. Sekarang ada aturan tentang PSR yang baru di mana, pengajuannya menjadi dua gerbong yaitu lewat Dinas Perkebunan dan melalui perusahaan,” ujar Ketua Apkasindo Kalbar, Indra Rustandi di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa aturan baru yang dimaksud adalah Permentan Nomor 03 tahun 2022. Dengan adanya aturan baru ini, peran perusahaan menurutnya penting dalam rangka meningkatkan realisasi PSR khususnya di Kalbar. Sejauh ini, menurut Indra, Gapki Kalbar dan perusahaan sawit sangat membuka diri untuk turut mensukseskan program tersebut.
Hanya saja saat ini, Indra menuturkan, aturan baru tersebut memuat beberapa persyaratan yang menyulitkan petani. Salah satunya adalah kewajiban untuk mendapat surat izin bebas lindung gambut.
“Inilah yang membuat pengajuan PSR di tahun 2022 itu terkendala. Surat itu sulit didapat. Padahal logikanya beberapa daerah tidak bergambut seperti Landak yang kawasannya tidak ada yang bergambut,” kata dia.
Selain PSR, Apkasindo juga berharap kontribusi Gapki Kalbar dan perusahaan sawit dalam mendukung pendidikan bagi anak petani sawit lewat bantuan berupa beasiswa. Saat ini, Apkasindo telah bekerja sama dengan Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Kalbar untuk menyekolah sejumlah anak petani sawit dari berbagai daerah di provinsi ini.
“Sekarang ada 25 mahasiswa anak-anak petani sawit yang dititip pendidikannya di UNU,” tuturnya.
Baca juga: Program peremajaan sawit dapat mendongkrak pendapatan petani
Apkasindo dan Gapki juga membicarakan perkembangan dinamika komoditas sawit khususnya di Kalbar. Saat ini, dia menilai masih ada pihak-pihak yang menyudutkan sawit sebagai industri yang tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Apkasindo tidak sepakat dengan hal tersebut karena fakta yang ada justru sebaliknya.
“Dulu orang jalan susah, sekarang ada sawit jalan banyak dibuka. Sebagai petani sangat merasakan betul dampak sawit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalbar. Meskipun ada beragam permasalahan di lapangan menyangkut industri perkelapasawitan, namun kondisi tersebut tidak seyogyanya menghapus kontribusi sawit yang begitu besar terhadap pembangunan," kata dia.
Ketua Gapki Kalbar, Purwati Munawir mengatakan pihaknya sangat mendukung percepatan realisasi PSR di Kalbar.
“Kami siap mendukung program PSR yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan,” jelas dia.
Ia menjelaskan bahwa dukungan itu seiring dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3/tahun 2022 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Dengan Permentan baru tersebut, memungkinkan keterlibatan perusahaan dalam program PSR.
"Salah satu ketentuan baru yang terdapat dalam aturan adalah dibukanya jalur pengusulan baru. Jika aturan sebelumnya pengusulan hanya bisa dilakukan secara berjenjang lewat dinas perkebunan, maka saat ini pengusulan bisa dilakukan melalui kemitraan dengan perusahaan. Kelembagaan pekebun melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dan langsung mengusulkan kepada BPDPKS tanpa lewat dinas lagi,” ucapnya.
Baca juga: Apkasindo siap bantu petani Ketapang dapatkan dana hibah
Baca juga: Peremajaan sawit rakyat di Kalbar untuk bangun industri berkelanjutan
