Pakar sarankan RI tidak gegabah jika ingin evakuasi WNI

Padang (ANTARA) - Pakar sekaligus akademisi dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Virtuous Setyaka menyarankan Pemerintah Indonesia agar tidak gegabah apabila berencana mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) baik di Iran maupun Israel.

"Yang paling penting Indonesia jangan sampai salah langkah dalam mengevakuasi WNI di daerah berkonflik," kata pakar sekaligus akademisi dari Unand Sumatera Barat Virtuous Setyaka di Padang, Senin.

Hal tersebut disampaikan Virtuous menyusul ketegangan antara Iran dengan Israel setelah serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone oleh Iran.

Serangan tersebut merupakan balasan yang dilancarkan Iran terhadap Zionis Israel setelah sebelumnya negara yang dipimpin Benjamin Netanyahu itu menyerang Kedutaan Besar Iran di Suriah.

Virtuous mengatakan pemerintah Indonesia harus ekstra hati-hati apabila ingin menarik WNI. Hal itu misalnya dengan mengedepankan proses diplomasi dengan negara tujuan.

"Jadi, jika ingin menarik WNI dari Iran atau Israel konteks diplomasinya jangan sampai dilupakan. Ini penting untuk terus dikoordinasikan," ujar dia.

Pengajar di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand itu menyakini pada dasarnya negara yang sedang dilanda konflik akan melindungi setiap warga sipil, termasuk warga negara asing (WNA) di negaranya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui laman resminya mengeluarkan imbauan yang berbunyi memerhatikan perkembangan situasi politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, Kemlu mengimbau agar WNI di wilayah Iran, Israel dan Palestina meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi terjadinya eskalasi keamanan.

Bagi WNI yang belum melakukan lapor diri, agar segera menghubungi perwakilan RI terdekat atau melakukan lapor diri secara online di peduliwni.kemlu.go.id. Kemudian WNI yang memiliki rencana melakukan perjalanan ke Israel atau Iran, jika tidak mendesak diimbau untuk menunda perjalanan. Terakhir, jika menghadapi situasi darurat agar segera menghubungi nomor hotline Perwakilan RI terdekat.