KPU Kalbar sosialisasikan tahapan Pilkada 2024

Pontianak (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat menggelar sosialisasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2024, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik, perguruan tinggi, media, forkopimda, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan stakeholder terkait.

"Melalui pertemuan ini, kami menjelaskan pentingnya menjalankan pilkada secara jujur dan adil di wilayah Kalimantan Barat sehingga semua pihak dan masyarakatnya siap," kata Ketua KPU Kalbar, MS Budi di Pontianak, Selasa.

Budi menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan Pilkada 2024 yang dilakukan oleh KPU. Dia juga memastikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan secara optimal untuk suksesnya pilkada.

Budi menambahkan pihaknya juga akan melakukan pembentukan Badan Ad hoc Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dan tahapan sosialisasi pelaksanaannya.

"Sesuai dengan dua keputusan KPU pusat terkait pembentukan Badan Ad hoc Pilkada Tahun 2024, kami saat ini mempersiapkan pembentukan Badan Ad hoc Pemilukada 2024," tuturnya.

Dia menjelaskan, KPU RI telah menetapkan pembentukan Badan Ad hoc Pilkada 2024 yaitu, perubahan keempat Juknis 476 Tahun 2022 tentang pembentukan badan ad hoc yang berisi perubahan terhadap mekanisme evaluasi kinerja yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi yang ingin mendaftar kembali sebagai anggota badan ad hoc pilkada.

Kemudian, keputusan Nomor 476 Tahun 2024 tentang penetapan metode pembentukan ad hoc pilkada dengan seleksi terbuka sebagai dasar bagi KPU untuk membentuk badan ad hoc sesuai ketentuan PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc.

"Ketentuan mekanisme pembentukan badan ad hoc yang dipedomani adalah melalui Seleksi Terbuka dengan jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam SK 476 Tahun 2024. Evaluasi Kinerja akan digunakan sebagai tahap akhir dalam pelaksanaan tahapan pembentukan badan ad hoc baik untuk pemilu maupun pilkada," tuturnya.

Untuk di ketahui, badan ad hoc dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dijelaskan sebagai anggota dan sekretariat berbagai panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, seperti PPK, PPS, KPPS, pantarlih, dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara.