Kalbar targetkan partisipasi pemilih pilkada lebih 80 persen

Pontianak (ANTARA) - Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kalimantan Barat, Manto menargetkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 lebih dari 80 persen. 

"Pada pemilu presiden Februari lalu, partisipasi pemilih di Kalbar mencapai 82,81 persen, dan diharapkan angka ini dapat bertahan atau bahkan meningkat pada pilkada tahun ini," kata Manto di Pontianak, Selasa.

Dia menjelaskan, dalam Pemilu 2024, jumlah pemilih di Kalbar tercatat sebanyak 3.958.561 orang, terdiri dari 2.017.565 laki-laki dan 1.940.996 perempuan. Kota Pontianak memiliki jumlah pemilih tetap terbanyak, yaitu 483.919 orang, diikuti oleh Kabupaten Sambas dengan 458.286 orang, dan Kabupaten Kubu Raya dengan 446.808 orang. 

"Saat ini, KPU Kalbar sedang melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, sehingga dipastikan akan ada perubahan jumlah pemilih yang ada di Kalbar. Namun, yang penting adalah target pemilih pada Pilkada nanti harus lebih baik dari Pemilu lalu," tuturnya.

Komisioner KPU Kalbar, Suryadi, menjelaskan bahwa KPU Kalbar akan menggunakan metode pencocokan dan penelitian data pemilih berbasis elektronik (e-Coklit) untuk Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024. 

"Sistem ini bertujuan meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih. Metode e-Coklit sebelumnya telah diterapkan pada Pemilu serentak Februari lalu, dengan beberapa pembaruan untuk mengatasi kendala yang dihadapi, seperti masalah akses sinyal dan kesulitan teknis yang dihadapi oleh petugas pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)," kata Suryadi.

Salah satu pembaruan signifikan pada aplikasi ini adalah kemampuannya beroperasi di daerah dengan akses sinyal yang terbatas. Petugas hanya perlu melakukan login awal di area yang memiliki akses internet, dan setelah itu aplikasi dapat digunakan tanpa perlu login ulang, meskipun berada di wilayah tanpa sinyal. 

"Yang penting adalah login awal dilakukan di tempat yang memiliki internet. Setelah itu, aplikasi bisa terus digunakan meskipun berada di area tanpa sinyal, jadi, akses tetap bisa dilakukan meskipun di daerah tanpa sinyal," tambahnya.

Setelah proses coklit selesai, data yang dikumpulkan oleh petugas pantarlih dapat disinkronkan di area yang terjangkau jaringan internet, seperti kantor desa. 

"Sinkronisasi data dilakukan saat akhir di tempat yang memiliki sinyal, seperti kantor desa," kata Suryadi.