Kesbangpolinmas Kalbar desak Pemkab Sambas menuntaskan pencairan NPHD

Pontianak (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kalimantan Barat (Kalbar) mendesak Pemerintah Kabupaten Sambas untuk segera menyelesaikan pencairan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

"Hingga saat ini, Kabupaten Sambas tercatat sebagai salah satu daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana bantuan pemilu tersebut. Untuk itu kita dorong agar Pemkab Sambas bisa segera merelisasikannya," kata Kepala Kesbangpolinmas Kalbar Manto Saidi di Pontianak, Kamis.



Manto menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memberikan tenggat waktu bagi daerah-daerah yang belum menyelesaikan pencairan dana sesuai NPHD. Targetnya, semua pencairan dana harus selesai pada pertengahan Agustus 2024.

"Awalnya, pencairan dana itu diharapkan selesai pada Juli, namun dengan arahan terbaru dari Mendagri, kami diberi waktu hingga pertengahan Agustus. Oleh karena itu, saya minta pencairan dana bantuan tersebut bisa diselesaikan dalam minggu ini," tuturnya.



NPHD untuk Kabupaten Sambas disepakati sebesar Rp11 miliar, namun hingga saat ini baru Rp9 miliar yang telah dicairkan. Sisa Rp2 miliar masih belum ditransfer dan pencairannya dilakukan secara bertahap.

"Untuk Sambas, NPHD memang sudah dicairkan, namun belum sepenuhnya lunas. KPU masih menunggu Rp4 miliar dan Bawaslu Rp2 miliar," katanya.



Manto menambahkan, percepatan pencairan dana ini penting untuk menghindari catatan negatif dari Kementerian Dalam Negeri dan memastikan bahwa Kalbar tidak lagi dikategorikan sebagai daerah yang belum menyelesaikan kewajiban NPHD.

"Kami sangat berharap agar pencairan dana hibah ini segera dilunasi, sehingga dalam evaluasi Kemendagri, Kalbar tidak lagi disebut sebagai daerah yang tertinggal dalam pelunasan NPHD," kata Manto.



Meskipun komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan penyelenggara pemilu berjalan baik, Manto menekankan bahwa lambatnya pencairan dana NPHD tetap menjadi catatan bagi Kemendagri.

"Tidak ada masalah krusial dalam komunikasi antara pemerintah kabupaten dan penyelenggara pemilu, namun arahan Mendagri adalah agar seluruh pencairan NPHD selesai pada bulan Agustus. Daerah yang paling awal melunasi NPHD akan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri," kata Manto.



Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, Faisal Riza, memastikan bahwa NPHD di seluruh kabupaten/kota di Kalbar sudah ditandatangani dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah masing-masing.

"Setelah memasuki tahapan Pilkada, semua yang terkait dengan NPHD telah disiapkan, dan pencairan dana ini sangat penting untuk kelancaran seluruh tahapan pemilu," tuturnya.

Faisal juga menjelaskan bahwa total NPHD untuk seluruh Kalimantan Barat mencapai Rp300 miliar, dengan alokasi khusus untuk provinsi sebesar Rp70 miliar.

"Ada pembagian anggaran, termasuk untuk honor panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan sekretariatnya," kata Faisal.



Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan estimasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilukada, termasuk antisipasi terhadap potensi sengketa.

"Kami telah mengantisipasi semua kebutuhan hingga tahapan terakhir Pilkada, dan NPHD ini sangat penting untuk menjamin kelancaran proses tersebut," kata Faisal.