Bawaslu Kalbar bentuk satgas cegah isu kerawanan pilkada dalam media sosial

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat (Kalbar) membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah potensi kerawanan pilkada 2024 terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam media sosial (medsos).

"Untuk pencegahan hoaks juga menjadi perhatian utama Bawaslu, yang mendorong pembentukan Satgas Kerawanan di media sosial. Kami mengambil data terkait hoaks dari pemilu sebelumnya untuk dijadikan acuan dalam mencegah penyebaran informasi palsu di media sosial," kata Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kalbar, Yosef Harry Suyadi di Pontianak, Kamis.ok2

Dia mengatakan pihaknya resmi merilis Indeks Kerawanan Pemilu/Pilkada (IKP) 2024 untuk memetakan potensi kerawanan berdasarkan isu-isu krusial yang muncul dalam pilkada dan pemilu sebelumnya, dengan tujuan utama mencegah terjadinya pelanggaran selama penyelenggaraan pilkada mendatang.

Yoseph menjelaskan IKP tahun ini disusun berdasarkan data dari pilkada 2020, pemilu 2019, dan pemilu 2024 lalu.

"IKP ini diformulasikan dari indikator yang diberikan oleh Bawaslu RI, dengan menggabungkan data penting dari pemilu dan pilkada sebelumnya," tuturnya.

Yosef mengatakan setiap daerah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda, tergantung pada isu-isu krusial yang terjadi.

"Pada pemilu sebelumnya, kita lebih banyak berbicara mengenai angka, tetapi kali ini kita fokus pada isu-isu penting yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, sehingga kerawanan bisa muncul di setiap daerah," katanya.

Dia menyebut sebanyak sembilan isu krusial telah dipetakan Bawaslu sebagai potensi kerawanan dalam Pilkada 2024, di antaranya kekerasan bernuansa SARA, bencana alam, intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, netralitas penyelenggara, netralitas ASN/TNI/Polri, gugatan hasil pemilu/pilkada, pemungutan suara ulang (PSU), hak memilih, dan politik uang (money politics).

Yosef juga mengungkapkan bahwa tingkat kerawanan pada setiap kabupaten berbeda-beda. Sebagai contoh, Kabupaten Sekadau dianggap rawan terhadap politik uang, sementara Kabupaten Landak dan Mempawah menghadapi isu politisasi SARA.

"Kerawanan di setiap daerah beragam, tergantung pada pengalaman dan data yang ada dari pemilu sebelumnya," kata Yosef.