Presiden Jokowi heran proses perizinan untuk bangun PLTP bisa 5-6 tahun

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran lantaran proses perizinan untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) bisa memakan waktu 5-6 bulan.

Presiden dalam sambutannya pada pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibiton Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Rabu mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT (energi baru dan terbarukan), dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tetapi kok tidak berjalan secara cepat?," ujar Presiden.

Seperti yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sebut Presiden, penyebabnya adalah proses perizinan untuk membangun PLTP yang membutuhkan waktu lama.

"Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11 persen itu bisa segera dikerjakan oleh para investor sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak," kata Presiden.

Ia pun membayangkan bahwa tidak semua investor bisa sabar jika harus menunggu sampai 5-6 tahun hanya untuk mengurus perizinan. Bahkan, Presiden pun berkelakar bahwa dia juga tidak sanggup jika harus menunggu selama itu.

"Karena kalau nunggu, bayangkan nunggu untuk memulai konstruksi saja sampai 5-6 tahun. Itu kalau orang tidak sabar, kalau investornya tidak sabar tidak mungkin mau mengerjakan, nunggu sampai 6 tahun. Kalau saya, tidak kuat, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tetapi untuk nunggu 6 tahun tidak kuat," ucap Presiden.

Untuk itu, Presiden pun kembali menekankan agar potensi energi panas bumi sebesar 24.000 MW tersebut dapat dioptimalkan sebaik-baiknya guna mendukung pengembangan energi hijau.

"Indonesia sebagai pemilik potensi besar geothermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11 persen yang termanfaatkan dari potensi yang ada," kata dia.