Makassar (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Dr Ihyani Malik menilai keterlibatan masyarakat dan swasta adalah kunci kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 190 titik di 26 provinsi Tanah Air.
"Pelibatan masyarakat dan sektor swasta dapat menjadi kunci sukses program ini," kata Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unismuh Makassar ini mencermati pelaksanaan MBG di Makassar, Rabu.
Ia memberikan contoh, di pedesaan, masyarakat bisa mengelola penyajian makanan secara mandiri sehingga mengurangi ketergantungan pada distribusi dari luar.
Selain itu, sinergi dengan perguruan tinggi, media, dan komunitas lokal dianggap penting untuk mengawal pelaksanaan program ini.
“Kolaborasi ini akan memastikan program berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa di Sulsel dan daerah lain menginginkan program MBG berjalan sukses dan lancar.
Dia mengatakan, program tersebut layak diapresiasi meskipun baru berjalan beberapa hari, namun membutuhkan evaluasi dan penyesuaian agar implementasinya optimal di semua daerah.
Menurut dia, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini terutama terkait kesiapan infrastruktur dan anggaran.
Dia mengatakan, infrastruktur di sejumlah daerah, terutama di wilayah pelosok, belum memadai untuk mendukung distribusi bahan makanan secara merata.
“Di daerah terpencil, tantangan pendistribusian bahan makanan menjadi sangat krusial,” ujar wanita yang kini menjabat Dekan FISIP Unismuh Makassar ini.
Selain itu, anggaran sebesar Rp10 ribu per anak dianggap tidak cukup untuk menyediakan menu yang memenuhi standar gizi, terutama di daerah dengan harga bahan pokok yang tinggi.
“Dengan Rp10.000, bagaimana kita bisa menyediakan nasi, lauk, sayur, buah, dan susu?” katanya.
Ketimpangan harga bahan pokok antarwilayah juga menjadi sorotan.
Ia menyarankan subsidi silang sebagai solusi untuk membantu wilayah dengan biaya produksi lebih tinggi.
Evaluasi berkelanjutan
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta mengambil peran lebih aktif dalam implementasi program, meskipun kesiapan mereka masih menjadi pertanyaan besar.
“Tidak cukup hanya menjalankan instruksi pusat. Pemerintah daerah harus memastikan program ini berjalan dengan baik,” tegasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengawasan ketat dan sinergi berbagai pihak.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan menu yang disajikan sesuai dengan standar gizi.
“Program ini menggunakan uang negara. Jadi, harus ada mekanisme kontrol yang jelas,” katanya.
Ia juga menambahkan, pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kekurangan yang muncul selama implementasi program.
