Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan menginformasikan pengendalian faktor risiko penting dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan, sehingga perlu ada desain kebijakan yang dapat diaplikasikan oleh berbagai pihak, seperti industri, akademisi, bahkan publik.
"Apabila kita lihat angka-angka pembiayaan kesehatan sekarang yang meningkat setiap tahun mencapai 7,8 persen per tahun. Ini mengindikasikan bahwa kita perlu melakukan sesuatu," kata Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, tingginya beban pembiayaan itu sebagian besar diakibatkan kontribusi dari penyakit tidak menular, contohnya penyakit kardiovaskuler. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan yang dijalankan antara lain Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta Makan Bergizi Gratis (MBG).
Asnawi menilai, dengan cek kesehatan gratis, publik dapat mengetahui risiko kesehatan sedini mungkin, agar dapat dicegah sebelum menjadi penyakit katastropik. Selain itu, dengan MBG, anak-anak dibiasakan untuk makan makanan yang sehat, yang tidak banyak gula, garam, dan lemaknya.
"Dan pemerintah kita mengupayakan bagaimana mengendalikan trans fat, labeling kita perkuatkan dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih. Memilih hidup sehat atau memilih hidup sakit," katanya.
Menurutnya, membangun pola pikir hidup sehat sebagai sesuatu yang keren juga perlu dilakukan. Dia mencontohkan, di lingkungan Kemenkes, pekerja melaporkan berapa banyak langkah yang dilakukan dalam satu hari.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono mengatakan, pihaknya mengkoordinasikan upaya pengendalian faktor risiko, termasuk konsumsi gula, garam, lemak yang berlebih, dengan kementerian-kementerian terkait.
Selain itu, kata Sukadiono, dia menyebutkan bahwa monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan guna memastikan jalannya inisiatif-inisiatif tersebut.
Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) Muhammad Subuh menambahkan, pemerintah daerah berperan sangat penting dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan, melalui penetapan peraturan daerah contohnya seperti kebijakan kawasan bebas asap rokok.
