Anggota DPRD Kota Pontianak Zulpydar Zaidar Mochtar menyerap aspirasi dari Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Borneo yang memperjuangkan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas agar terus menjadi perhatian pemerintah.
"Selama ini pemerintah terus berupaya memperhatikan perempuan, anak dan disabilitas. Hadirnya PPSW Borneo juga sebagai gerakan sosial tentu sangat membantu. Ini sangat baik untuk berkolaborasi sehingga lebih maksimal dalam memperjuangkan hak perempuan, anak dan disabilitas," ujar Zulpydar Zaidar Mochtar di Pontianak, Selasa.
Baca juga: Legislator dukung Bank Kalbar lakukan percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Baca juga: DPRD Pontianak dorong optimalisasi Satgas COVID-19 tingkat RW untuk PPKM mikro
Dia mengatakan dari sejumlah aspirasi PPSW yang disampaikan menjadi catatan pihaknya untuk bisa diperjuangkan melalui program pemerintah yang disinergikan bersama para pihak.
"Persoalan di lapangan yang ditemui PPSW Borneo dan menjadi perhatian terkait nasib perempuan nikah di bawah tangan, kualitas perempuan yang perlu ditingkatkan dan termasuk memberdayakan ekonominya. Begitu juga persoalan perlindungan anak dan perhatian terhadap penyandang disabilitas," ucap dia.
Sementara itu, Koordinator Program PPSW Borneo Reny Hidjazi menyambut baik ruang yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak melalui reses legislatif yang dilakukan oleh Zulpydar Zaidar Mochtar.
Baca juga: Dewan minta Pemkot Pontianak percepat normalisasi parit daerah rawah banjir
Baca juga: Dewan Pontianak dorong OPD kreatif tingkatkan PAD di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: Pontianak nol kasus saatnya cabut status KLB COVID-19
"Melalui reses yang dilakukan dewan ini menjadi momentum kami untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Dengan begitu bisa menjadi masukan ke pemerintah untuk berikan solusi melalui kebijakan," kata dia.
Menurutnya sejauh ini perhatian Pemerintah Kota Pontianak terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas sudah ada. Namun tentu ada hal yang perlu ditingkatkan dan dikerjasamakan sehingga mencakup lebih luas.
"Kami bahkan mau minta ada Musrenbang khusus terkait perempuan, anak dan disabilitas. Sehingga bisa menyampaikan persoalan dan ide sebagai solusi di lapangan. Saat ini persoalan pemberdayaan ekonomi perempuan penting diperhatikan. Kemudian terkait isbat nikah yang mesti dicarikan solusi dan fasilitas penyandang disabilitas," katanya.
Baca juga: Protokol kesehatan ketat namun aktivitas usaha harus jalan
Baca juga: HUT ke-249 Kota Pontianak, dewan ajak masyarakat tidak lupa sejarah
Baca juga: Dewan Pontianak pertanyakan perbedaan angka kematian COVID-19
Baca juga: Legislator usulkan pembatasan sosial di Kota Pontianak cegah COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Selama ini pemerintah terus berupaya memperhatikan perempuan, anak dan disabilitas. Hadirnya PPSW Borneo juga sebagai gerakan sosial tentu sangat membantu. Ini sangat baik untuk berkolaborasi sehingga lebih maksimal dalam memperjuangkan hak perempuan, anak dan disabilitas," ujar Zulpydar Zaidar Mochtar di Pontianak, Selasa.
Baca juga: Legislator dukung Bank Kalbar lakukan percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Baca juga: DPRD Pontianak dorong optimalisasi Satgas COVID-19 tingkat RW untuk PPKM mikro
Dia mengatakan dari sejumlah aspirasi PPSW yang disampaikan menjadi catatan pihaknya untuk bisa diperjuangkan melalui program pemerintah yang disinergikan bersama para pihak.
"Persoalan di lapangan yang ditemui PPSW Borneo dan menjadi perhatian terkait nasib perempuan nikah di bawah tangan, kualitas perempuan yang perlu ditingkatkan dan termasuk memberdayakan ekonominya. Begitu juga persoalan perlindungan anak dan perhatian terhadap penyandang disabilitas," ucap dia.
Sementara itu, Koordinator Program PPSW Borneo Reny Hidjazi menyambut baik ruang yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak melalui reses legislatif yang dilakukan oleh Zulpydar Zaidar Mochtar.
Baca juga: Dewan minta Pemkot Pontianak percepat normalisasi parit daerah rawah banjir
Baca juga: Dewan Pontianak dorong OPD kreatif tingkatkan PAD di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: Pontianak nol kasus saatnya cabut status KLB COVID-19
"Melalui reses yang dilakukan dewan ini menjadi momentum kami untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Dengan begitu bisa menjadi masukan ke pemerintah untuk berikan solusi melalui kebijakan," kata dia.
Menurutnya sejauh ini perhatian Pemerintah Kota Pontianak terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas sudah ada. Namun tentu ada hal yang perlu ditingkatkan dan dikerjasamakan sehingga mencakup lebih luas.
"Kami bahkan mau minta ada Musrenbang khusus terkait perempuan, anak dan disabilitas. Sehingga bisa menyampaikan persoalan dan ide sebagai solusi di lapangan. Saat ini persoalan pemberdayaan ekonomi perempuan penting diperhatikan. Kemudian terkait isbat nikah yang mesti dicarikan solusi dan fasilitas penyandang disabilitas," katanya.
Baca juga: Protokol kesehatan ketat namun aktivitas usaha harus jalan
Baca juga: HUT ke-249 Kota Pontianak, dewan ajak masyarakat tidak lupa sejarah
Baca juga: Dewan Pontianak pertanyakan perbedaan angka kematian COVID-19
Baca juga: Legislator usulkan pembatasan sosial di Kota Pontianak cegah COVID-19
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022