Pontianak (ANTARA Kalbar) - Imran Manuk, Kepala Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, hanya tertawa saat mendengar rencana pemerintah akan mewujudkan pembangunan jalan paralel perbatasan yang dimulai tahun ini.
"Saya pesimis mendengar rencana itu. Sudah lama tapi tak pernah terwujud," kata Imran, saat dihubungi dari Pontianak, Kamis (24/5) malam
Desa Suruh Tembawang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Ada Gun Sapit, kampung di sisi Sarawak, yang bertetangga dengan Dusun Gun Jemak, di Desa Suruh Tembawang.
Desa Suruh Tembawang hanya dapat ditempuh melalui jalur air menyusuri Sungai Sekayam ke arah pehuluan. Waktu tempuhnya bisa enam jam dengan biaya diperkirakan hampir satu juta rupiah. Mereka sudah berpuluh tahun hidup dengan kondisi serba terbatas seolah terabaikan oleh pemerintah.
Imran mengaku telah lama mendengar rencana pembangunan jalan paralel perbatasan sejak lima tahun silam. "Sekitar tahun 2007 atau 2008," kata dia.
Selain inkonsistensi pemerintah pusat terhadap pembangunan perbatasan sebagai beranda negara, juga ada sejumlah hambatan dalam mewujudkan jalan paralel perbatasan.
Menurut Imran, rencana jalan paralel tersebut akan berhadapan dengan kawasan Heart of Borneo (HoB). HoB merupakan inisiasi tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dalam menjaga kawasan hutan di tengah Kalimantan.
Meski dipertegas kembali bahwa jaminan pembangunan itu ada, Imran tidak mau berandai-andai. "Kalau jadi ya syukur, kalau tidak ya sudahlah. Apalah kita ini buat pemerintah," kata Imran.
Ia hanya ingin bukti, dan tidak sekedar mimpi. Ia mencontohkan jalan dari Entikong menuju Suruh Tembawang yang berjarak sekitar 48 kilometer.
"Yang sepanjang itu saja, tidak terwujud sampai sekarang. Apalagi yang ratusan kilometer," kata Imran.
Jangan Pesimis
Namun, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya meminta masyarakat jangan terlalu pesimis dengan kebijakan pemerintah pusat tentang pembangunan perbatasan sebagai beranda negara.
Menurut dia, pemerintah pusat juga semakin serius dalam menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda negara.
"Bukan sekedar basa basi," kata Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPD Partai Demokrat Kalbar itu.
Ia mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir Pemprov Kalbar melakukan pendekatan intensif ke pemerintah pusat untuk membangun kawasan perbatasan.
Salah satu hasilnya adalah realisasi pembangunan jalan paralel perbatasan yang dimulai tahun ini. "Pembangunan jalan paralel itu secara bertahap," kata dia.
Kemudian, lanjut dia, pada tahun depan dananya ditingkatkan menjadi Rp2,3 triliun dan akan terus dilanjutkan kalau belum selesai.
Ia menambahkan, hal itu menunjukkan bahwa ada upaya dari Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendorong wilayah perbatasan menjadi beranda negara.
"Perjuangan Pemprov Kalbar, sudah ada hasilnya. Salah satunya jalan paralel perbatasan," kata dia menegaskan.
Jalan tersebut akan menghubungkan antara bagian barat Kalbar dengan ujung timur mulai dari Temajuk, Kabupaten Sambas, hingga Gunung Cemeru, Kabupaten Kapuas Hulu.
Panjang perbatasan Kalbar dengan Sarawak sekitar 996 kilometer. Namun, lanjut dia, tidak sepanjang itu jalan akan dibangun. "Karena beberapa diantaranya ada yang sudah berupa jalan," kata dia.
Menurut Christiandy Sanjaya, sekitar 450 kilometer nantinya panjang jalan yang akan dibangun. Namun, ada beberapa lokasi yang masuk dalam kawasan hutan, yakni sekitar 100-an kilometer.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor mengatakan bahwa secara umum pembangunan jalan paralel perbatasan itu sudah dimulai. "Dimulai dari Kabupaten Sambas, lalu ke Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau," ujar Jakius Sinyor di Pontianak, Jumat (25/5).
Sedangkan dari arah timur, mulai Kabupaten Kapuas Hulu ke arah barat ke Kabupaten Sintang dan bertemu di Kabupaten Sanggau.
Jakius Sinyor menjelaskan, jalan paralel perbatasan itu bukan berarti benar-benar berimpit dengan batas negara. "Tetapi akan menghubungkan bagian utara Kalbar dari Kabupaten Sambas di Temajuk sampai Kabupaten Kapuas Hulu," kata Jakius Sinyor yang mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Landak itu.
Sebagian besar akan memanfaatkan jalan yang sudah ada baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, desa hingga perkebunan. Sedangkan pembangunan jalan baru akan dilakukan di daerah yang benar-benar tidak terhubung oleh transportasi darat.
Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Suprayoga Hadi mengatakan, dana untuk pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalbar sekitar Rp350 miliar yang dialokasikan di Kementerian Perhubungan tahun ini.
Menurut dia, dana tersebut diambil dari sisa anggaran lebih yang ada di Kementerian PU tahun 2012. Ia menambahkan, adanya pembangunan tersebut menjadi salah satu bentuk realisasi perhatian pemerintah untuk daerah perbatasan sebagai beranda negara.
Ungkit Ekonomi
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof Dr Eddy Suratman mengatakan, sudah sejak lama usulan untuk jalan perbatasan diajukan.
"Sejak lima tahun terakhir, kajian tentang perbatasan sudah dilakukan secara matang. Baik perguruan tinggi, Bappenas, Pemprov maupun Bappeda," kata Eddy Suratman yang mengambil disertasi tentang perbatasan itu.
Ia melanjutkan, ada lima pusat pembangunan perbatasan yang direkomendasikan untuk dibangun di Kalbar. Ia sudah menghitung berapa potensi pertumbuhan ekonomi kalau pusat pembangunan perbatasan itu terwujud.
"Potensi pertumbuhan ekonomi bisa 5,34 persen. Ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan di antarnegara di Eropa yang dibangun mulai 25 tahun lalu," kata Eddy Suratman.
Ia mengajukan solusi lain untuk membangun perbatasan yakni dengan membentuk daerah otonom baru. "Bisa dibuat kabupaten persiapan di perbatasan seperti di Badau, Aruk, Jagoi Babang dan lainnya. Karena relatif lebih mudah dibanding kalau membentuk kabupaten baru," ujar Eddy Suratman.
Ia mengaku gembira karena Gubernur Kalbar Cornelis juga telah merekomendasikan pembentukan kabupaten persiapan di perbatasan Kalbar.
Sementara Wagub Kalbar, Christiandy Sanjaya yakin, akan ada banyak dampak ikutan kalau jalan tersebut jadi terwujud. "Akses semakin mudah dan cepat menuju daerah perbatasan. Bukan seperti sekarang, sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur," ujar dia.
(T011)
