KAMMI Kalbar Unjuk Rasa Desak Gubernur Perangi Korupsi

Pontianak (ANTARA Kalbar) - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Barat, Senin, melakukan unjuk rasa di Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, guna mendesak gubernur provinsi itu untuk bersikap tegas dalam memerangi praktik korupsi.

"Kami menuntut Gubernur Kalbar Cornelis, untuk bersikap tegas dan menyatakan anti korupsi," kata Koordinator Aksi KAMMI Kalbar Murjani saat menyampaikan orasinya di Tugu Digulis Untan Pontianak.

Dalam orasinya KAMMI Kalbar, mendesak gubernur Kalbar bersikap tegas pada setiap praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Kami juga mengajak seluruh masyarakat Kalbar untuk bersinergi dalam memerangi praktik korupsi di Kalbar," ujar Murjani dalam orasinya.

Setelah menyampaikan orasi, di Tugu Digulis Untan Pontianak, belasan mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI Kalbar, lalu membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya, Kabag Litigasi dan Bantuan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nur Chusniah saat memberikan materi pelatihan `Jurnalis Antikorupsi` bagi wartawan Kalbar di Pontianak, Kamis (18/10) menyatakan, KPK sedang memproses 16 laporan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalbar dari sebanyak 181 laporan sejak 2011-2012 di provinsi itu.

"Dari 181 laporan dugaan tindak pidana korupsi (TPK), setelah dipilah-pilah ada sebanyak 16 perkara yang masuk tahapan penindakan," katanya.

Ia menjelaskan, 16 perkara tersebut layak diteruskan kasusnya untuk dilakukan penindakan selanjutnya.

Nur Chusniah mengatakan, dari 181 laporan dugaan TPK tersebut, 171 diantaranya sudah ditelaah, dan empat laporan lainnya sedang ditelaah oleh KPK.

Data KPK, sejak Januari hingga 4 Oktober 2012 saja ada 82 laporan dugaan TPK di Kalbar, 78 laporan diantaranya sudah ditelaah, dan empat sedang ditelaah KPK.

Kemudian 44 laporan diantaranya bukan TPK dan masuk dugaan TPK tetapi tidak ada bukti.

Sementara itu, sebanyak 25 laporan dugaan TPK dikembalikan pada si pelapor untuk dilakukan penambahan, satu perkara diteruskan ke Bawasda, tujuh perkara dilanjutkan ke bagian penindakan dan satu perkara diteruskan ke pencegahan KPK.

(A057)