Jakarta (ANTARA Kalbar) - Indonesia mengharapkan semua negara maju menandatangani Protokol Kyoto Komitmen Kedua yang merupakan salah satu agenda penting dalam konferensi tahunan perubahan iklim yang akan digelar di Doha, Qatar pada 26 November-7 Desember 2012.
"Indonesia mengharapkan negara maju menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya penyelamatan bumi dari kerusakan akibat perubahan iklim yang kian meningkat," kata Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar di Jakarta, Rabu.
Menurut Rachmat, kelanjutan Protokol Kyoto termasuk lamanya periode komitmen kedua belum mencapai kesepakatan. Sebagian negara menginginkan hingga 2020, namun beberapa menginginkan periode komitmen yang lebih pendek agar penurunan emisi yang signifikan dapat segera terjadi.
"Beberapa negara telah menyatakan tidak akan mengikatkan diri pada komitmen kedua Protokol Kyoto, namun Indonesia berharap komitmen kedua ini segera efektif per 1 Januari 2013," tambah Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim tersebut.
Inisiatif
Indonesia sebagai negara berkembang, menurut Rachmat, telah mengambil inisiatif penting dalam upaya penurunan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Selain agenda terkait Protokol Kyoto, COP18/CMP8 UNFCCC di Doha diharapkan akan menuntaskan pembahasan Bali Action Plan yang terdiri atas agenda peningkatan aksi penanggulangan perubahan iklim seperti mitigasi di negara maju dan berkembang, adaptasi di negara berkembang dan rentan, serta penyediaan pendanaan dan investasi,teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.
Agenda Bali Action Plan yang dihasilkan pada COP 13 pada 2007 selama ini dibahas dalam Ad Hoc Working Group on Long Term Cooperative Action under the conventon (AWG LCA) yang dimandatkan untuk berakhir di Doha.
Salah satu isu terkait Bali Action Plan yang akan mengemuka di Doha adalah tuntutan akan realisasi komitmen negara maju untuk menyediakan pendanaan jangka panjang sebesar 100 miliar dolar AS per tahun sampai 2020. Dana tersebut akan dikelola oleh Green Climate Fund yang sudah dibentuk.
Namun hingga saat ini belum ada pernyataan yang jelas dari negara maju mulai kapan dan mekanisme yang dipakai dalam penyaluran dana tersebut.
(D016)
