DPD akan Berdialog Dengan 5 Bupati Tergabung Kapuas Raya

Sintang (Antara Kalbar) - DPD RI dipastikan mengunjungi Kabupaten Sintang pada 17 Januari untuk meninjau kesiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Rombongan DPD RI rencananya akan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat dan  lima bupati yang akan bergabung dalam Provinsi Kapuas Raya.

Anggota DPD RI, Hairiah mengatakan kunjungan rombongan DPD RI ini untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan dukungan penuh DPD RI terhadap pembentukan Provinsi Kapuas Raya. “Kami ingin bersilaturahmi dengan bupati dan tokoh-tokoh masyarakat dari lima kabupaten yang akan tergabung dalam Provinsi Kapuas Raya sekaligus mensolidkan dukungan terhadap Kapuas Raya,” ujarnya.

Hairiah berharap pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalbar dapat terealisasi di tahun ini.

Dikatakannya, DPD RI berkunjung ke Sintang untuk mendengar masukan-masukan aspirasi dari para tokoh masyarakat di wilayah timur Kalbar sekaligus ingin mendapatkan gambaran secara jelas kondisi di daerah yang akan dimekarkan.

Dia mengatakan DPD RI juga ingin melihat kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan Sumber Daya Alam (SDA) daerah-daerah yang akan menjadi Provinsi Kapuas Raya. “Kami ingin memastikan apakah pembentukan Provinsi Kapuas Raya bisa berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Hairiah menjelaskan RUU DOB Provinsi Kapuas Raya masih dalam pembahasan DPR RI. Karena itu diperlukan dukungan secara politik baik dari tokoh-tokoh masyarakat, para bupati maupun DPD RI. “Saran-saran dari para bupati dan tokoh masyarakat secara politis akan menguatkan rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya,” ujarnya.

Dia mengatakan DPD RI juga akan dilibatkan dalam pembahasan RUU DOB Provinsi Kapuas Raya untuk memberikan masukan kepada DPR RI. Dikatakannya, DPD RI hanya akan terlibat dalam pembahasan tahap pertama DOB Provinsi Kapuas Raya. Untuk pengesahan RUU DOB menjadi kewenangan DPR RI.

Tapi, katanya, sampai saat ini DPR RI belum menjadwalkan secara pasti pembahasan RUU DOB. “Biasanya jika akan ada pembahasan DPD RI akan diberitahu,” katanya.