BKKBN Kalbar dan IPADI Kerja Sama Kependudukan

Pontianak (Antara Kalbar) - Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dan Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) menandatangani nota kesepahaman kerja sama kedua belah pihak untuk saling dukung dalam menunjang kinerja masing-masing.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Aula Kencana Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar di Pontianak, Selasa.

Dari pihak BKKBN Provinsi Kalbar, selaku penandatangan nota kesepahaman adalah Dwi Listyawardani sedangkan IPADI Kalbar diwakili ketuanya Rini Sulistiawati.

Menurut Dwi Listyawardani, ada tiga program utama BKKBN secara nasional yakni menyangkut kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

"Program tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh BKKBN. Sehingga perlu menggandeng pihak lain, salah satunya IPADI," kata Dwi Listyawardani.

Misalnya dalam mengendalikan mobilitas dan morfilitas penduduk. IPADI Kalbar, lanjut dia, dapat melakukan kajian untuk dijadikan salah satu dasar pertimbangan BKKBN dalam mencapai target tersebut.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman itu, dilanjutkan dengan pelatihan bagi jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana Provinsi Kalbar tentang dasar-dasar demografi.

Rini Sulistiawati menjelaskan struktur penduduk di Kalbar dengan mayoritas berada di rentang usia 15 - 64 tahun atau masuk dalam kategori angkatan kerja.

Ia melanjutkan, struktur penduduk tersebut dapat dianalisa untuk mengetahui langkah tepat yang diambil pemerintah ke depannya.

"Berapa potensi angkatan kerja, lapangan kerja yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan untuk menampung para angkatan kerja ini," ujarnya.

Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 - 2030 yakni ketika angkatan kerja jumlahnya sangat berlimpah.

"Penduduk usia produktif akan meningkat dan berpotensi menjadi mesin pertumbuhan bagi perekonomian. Kalau tidak ditangani dengan baik, Indonesia dapat seperti Mesir, Suriah atau Ukranian, ketika jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding lapangan kerja yang tersedia," kata Rini Sulistiawati.

***3***

t011



(T.T011/B/M019/M019) 04-03-2014 18:04:18