AMAN Desak Pemerintah Tinjau Izin Konsesi Hutan

Jakarta (Antara Kalbar) - LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah meninjau ulang izin konsesi hutan yang diberikan kepada berbagai perusahaan yang dinilai tumpang tindih dengan hak pengelolaan hutan oleh masyarakat adat.

"Diperlukan peninjauan kembali izin konsesi yang tumpang tindih dengan ruang kelola masyarakat," kata Manajer Program AMAN Henk Satrio dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dari aspek penyelesaian konflik kehutanan, pemerintah cenderung lambat merespons kepentingan masyarakat adat dan lokal yang hak-haknya  dilanggar.

Ia berpendapat bahwa konflik kehutanan tidak akan selesai selama tata kuasa hutan begitu timpang, dengan penguasaan masyarakat kurang dari 2 persen.

LSM juga menuntut pengesahan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat sebagai langkah awal untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat atas hutan.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan mengingatkan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan tanaman industri (HTI) untuk tidak lalai dalam melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat.

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono di Jakarta, Kamis (24/4), menyatakan pengembangan kemitraan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan.    
   
"Di masa lalu pengembangan kemitraan memang sedikit kendur. Tapi sekarang wajib dilakukan oleh pengelola HTI," katanya.

Bambang Hendroyono mengakui tak lebih 10 persen perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) menyiapkan lahan seluas 5 persen untuk tanaman kehidupan di areal konsesi mereka.

Ia berpendapat bahwa dari 250 unit HTI, paling 10 persennya yang siapkan lahan untuk tanaman kehidupan.

"Hal itu terjadi karena tidak ada penekanan dari pemerintah. Nah sekarang itu harus jadi prasyarat, kalau HTI tak sisihkan 5 persen dari luas areal konsesinya diminta revisi Rencana Kerja Usaha ke Kemenhut," katanya.

Menurut dia, pengembangan kemitraan akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus mendongkrak produtivitas HTI yang dikelola, selain itu sebagai resolusi konflik.