Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kota Pontianak akan menyalurkan cadangan pangan berupa beras untuk masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan program beras miskin guna mengurangi beban kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Penggelontoran cadangan pangan tersebut untuk mengurangi beban masyarakat akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Saya juga tidak sependapat kalau raskin dihapus karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan," kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan Pemkot Pontianak siap membantu pemerintah pusat melakukan pengawasan distribusi raskin dan mengevaluasi RTS (rumah tangga sasaran) penerima raskin agar RTS yang menerima memang benar-benar berhak.
"Sehingga program pemerintah betul-betul serius dalam hal ini, tidak terkesan menutupi permasalahan jangka pendek tetapi jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Wali Kota Pontianak berharap dengan adanya pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, hak-hak masyarakat tidak mampu, seperti jaminan bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa segera direalisasikan.
"Mudah-mudahan cepat direalisasikan, demikian juga bantuan bagi keluarga tidak mampu bisa segera terealisasi, seperti program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) 2014," ujarnya.
Menurut dia Pemkot sudah menyiapkan beberapa program untuk menekan jumlah masyarakat miskin dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Dengan inflasi yang bertambah tinggi nanti, otomatis daya beli masyarakat pasti akan menurun karena kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan inflasi dan kenaikan berbagai kebutuhan pokok," katanya.
Ada hal-hal yang perlu ditangani serius oleh Pemkot Pontianak terhadap masyarakat miskin, misalnya masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
Selain inflasi, hal yang perlu dikhawatirkan akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni kenaikan ikutan lainnya seperti kenaikan harga barang, sehingga perlu dilakukan antisipasi yang konkrit, tidak hanya sekadar bicara, kata Sutarmidji.
Menurut dia jumlah masyarakat miskin di Kota Pontianak sekitar 20 hingga 30 ribu atau setara dengan 10 ribu kepala keluarga (KK). "Saya berharap mereka semuanya mendapatkan kartu sejahtera. Mudah-mudahan dananya cepat cair," ujar Sutarmidji.
