Balikpapan (Antara Kalbar) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan reformasi tata kelola migas seharusnya diikuti perampingan pada jumlah direktur di PT Pertamina.
"Reformasi tata kelola migas pada Pertamina akan mampu menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi kelas dunia dan tertutup dari incaran dan peran mafia migas," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah direktur Pertamina sebanyak sembilan orang, yakni Dirut, direktur hulu, direktur pemasaran dan niaga, direktur pengolahan, direktur gas, direktur keuangan, direktur perencanaan investasi dan manajemen resiko (PIMR), direktur SDM dan direktur umum.
Menurut dia Menteri BUMN sebaiknya melakukan efisiensi di tubuh Pertamina, seperti merampingkan jumlah direksi Pertamina, melebur direktorat umum dan direktor SDM menjadi satu direktorat.
Fungsi kedua direktorat ini pada dasarnya merupakan penunjang atau "supporting function" sehingga sangat tepat jika digabung saja menjadi `bussines support directorate` dan sekaligus bisa menimbulkan efisiensi pada Pertamina.
"Adanya dua direktorat pada fungsi bisnis support terkesan sebagai bagi-bagi jabatan saja," ungkapnya.
Dalam rangka mengembangkan energi baru untuk menggantikan energi fosil atau minyak, serta mengingat potensi cadangan gas yang dominan sangat besar ketimbang minyak, maka direktorat gas memang sebaiknya ditetapkan sebagai direktorat tersendiri dan tidak bergabung dengan direktorat hulu. Ini seperti yang berlaku pada struktur direksi masa sebelumnya, kata Sofyano.
Untuk meminimalisasi peluang peran mafia migas di Pertamina, maka seharusnya fungsi pengolahan dan fungsi pemasaran niaga di Pertamina, digabung menjadi satu menjadi fungsi hilir saja atau "down stream function", katanya.
Fungsi pengolahan di Pertamina, berkaitan dengan Import Crude oil dan Nafta sebagai bahan baku utama untuk proses pengilangan BBM dan melahirkan pula petro chemical. Sementara impor BBM berkaitan dengan fungsi pemasaran dan niaga, artinya fungsi pada kedua direktorat ini merupakan fungsi yang paling diincar oleh mafia Migas.
Karena itulah, mereka selalu berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk menghalangi digabungnya dua fungsi ini sehingga akan mudah bagi mereka mempengaruhi salah satu fungsi untuk mendukung bisnis para mafia migas tersebut.
"Dengan digabungnya dua direktorat yang berada pada satu pimpinan, pada dasarnya mempermudah pemerintah melakukan kendali dan `monitoring supply chain` yang berkaitan pasokan BBM nasional dan ketahanan energi nasional," ujarnya.
Digabungnya direktorat pengolahan dengan direktorat pemasaran niaga Pertamina akan menjadikan terintegrasinya `supply chain`. Dan ini mampu menimbulkan efisiennya biaya operasional serta menghilangkan ego sektoral pada direktorat masing-masing jika kedua direktorat itu dilebur menjadi direktorat hilir, kata Sofyano.
Dia menambahkan penggabungan direktorat pemasaran dengan direktorat pengolahan menjadi direktorat hilir yang dipimpin oleh seorang leader, juga akan mampu menghilangkan friksi terhadap `transfeer price`, `losses` dan biaya pokok BBM.
"Fungsi pengolahan merupakan fungsi yang membawahi kilang-kilang BBM. Peran direktorat pengolahan pada dasarnya 100 persen untuk mensupport atau sebagai pemasok BBM dan petrokimia bagi direktorat pemasaran. Karenanya dengan disatukannya kedua fungsi ini ketangan satu direktur, dipastikan peran kedua fungsi mampu memberikan kontribusi besar bagi Pertamina dan negara," ujar Sofyano.
Jika saat ini pemerintah baru saja mengangkat satu orang direktur utama, dan tiga orang direktur untuk BUMN Pertamina, maka sebaiknya pemerintah menambah jumlah direktur yang ada dengan menambah direktur gas serta direktur SDM-umum. Sehingga jumlah direktur di Pertamina akan berjumlah enam orang direktur saja, atau lebih ramping dari masa sebelumnya sebanyak sembilan direktur.
Sofyano berharap direktur tambahan pada Pertamina sebaiknya pemerintah atau Menteri BUMN mengangkat internal Pertamina sebagai direktur Gas dan Direktur SDM umum. Orang Pertamina harus diberi kepercayaan yang lebih ketimbang pihak eksternal, untuk meminimalkan resistensi dan anggapan bahwa penempatan orang luar Pertamina untuk kepentingan politik dari Jokowi maupun parpol pendukungnya sekaligus untuk meminimalkan resistensi penolakan dari pihak pekerja Pertamina.
Internal Pertamina banyak yang mumpuni dan teruji sanggup jadi direktur di Pertamina, penempatan semaksimal mungkin orang Pertamina sebagai direksi juga pertanda bahwa pola karier di Pertamina telah berjalan dengan baik, katanya. ***2***
Puskepi: Pertamina Perlu Rampingkan Direksi
Jumat, 5 Desember 2014 13:04 WIB