Pontianak (Antara) - Pemerintah provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan tanaman pangan lainnya untuk membantu mewujudkan Indonesia menuju Sustainable Development Goals (SDGs).
"Tahun 2016 ini, merupakan babak awal dalam upaya perwujudan SD65, dimana Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan SDGs yang telah ditargetkan pada tahun 2030," kata Gubernur Kalbar, Cornelis di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, dari 17 tujuan SDGs tersebut mengarah pada peningkatan produksi pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Kedua fokus itu berhubungan erat dengan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.
Dengan demikian, lanjutnya, dalam mewujudkan keberhasilan kegiatan di daerah masing-masing akan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pencapaian MDGs tersebut.
Terkait hal itu, pada Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2016 kemarin, dirinya mengharapkan agar forum tersebut dapat menjadi wadah komunikasi antar Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam berbagi "best practise" dalam pelaksanaan program ketahanan pangan dan gizi di daerah.
"Oleh karena itu, forum itu diharapkan dapat memperkuat kerjasama antar daerah dan menetapkan langkah strategis pembangunan pangan dan gizi wilayah untuk mendukung terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan," tuturnya.
Cornelis mengatakan, kelembagaan Ketahanan Pangan di kabupaten/kota merupakan ujung tombak pembangunan ketahanan pangan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Oleh karena itu eksistensi dan kinerja kelembagaan ketahanan pangan bersama-sama dengan unit kerja terkait lainnya perlu tetap didukung dan disinergikan guna memacu keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di daerah.
"Untuk itu, dukungan seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi program lintas sektor melalui forum Dewan Ketahanan Pangan dalam rangka meningkatkan produksi pangan, menjaga infrastruktur pendukung program upaya khusus dan menjaga stabilitas harga di setiap wilayah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani sebagai pelaku produksi pangan sangat dibutuhkan," katanya.
(U.KR-RDO/N005)
