Badau (Antara Kalbar) - Kondisi pendidikan dan kesehatan di daerah perbatasan masih memprihatinkan, meski pemerintah pusat sudah menunjukan keseriusannya dalam membangun infrastruktur daerah perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di wilayah Kapuas Hulu, kata Tokoh Adat Kecamatan Badau, Luther, Rabu.
"Kita akui pembangunan sudah banyak masuk, namun kami minta pendidikan dan kesehatan daerah perbatasan masih sangat memerlukan perhatian pemerintah," katanya di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Luther mengaku merasa malu dengan kondisi pendidikan dan kesehatan perbatasan, karena dari sarana dan prasarana kedua bidang tersebut jauh tertinggal dari negara Malaysia.
"Kami malu, berobat di Malaysia gratis, tetapi jika berobat di tempat kita harus punya banyak uang," katanya.
Ia meminta pemerintah pusat tidak hanya terfokus membangun infrastruktur jalan dan jembatan di daerah perbatasan namun lebih jauh penting bidang pendidikan dan kesehatan, yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam membangun moral dan kesehatan masyarakat yang bertetangga dengan negara lain.
"Masih banyak yang belum diperhatikan khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan, peralatan medis masih sangat tertinggal begitu juga bidang pendidikan, apa gunanya jalan bagus jembatan bagus tapi pendidikan dan kesehatan tertinggal," tutur Luther.
Dia menambahkan, pada prinsipnya masyarakat sangat mendukung pembangunan dari pemerintah, asalkan pembangunan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dikerjakan dengan mengutamakan kualitas pekerjaan.
Sebagai tokoh di perbatasan, ia juga meminta sejumlah pejabat yang berkunjung di perbatasan tidak hanya seremonial saja, namun benar-benar menyerap aspirasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Ditambahkan Luther dengan banyaknya proyek pembangunan masuk ke daerah perbatasan, perlu juga dilakukan pengawasan dari pihak terkait. Jangan sampai anggaran yang begitu besar tidak terlaksana dengan baik.
Sementara itu, anggota DPRD Kapuas Hulu, Mukhsin mengatakan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat perbatasan seharusnya didata dan disampaikan secara tertulis, agar ada dasar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Kebutuhan masyarakat perbatasan memang harus benar-benar disampaikan hingga ke pemerintah pusat apalagi yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, namun perlu dilakukan pendataan terlebih dahulu, dan kita harus melihat skala prioritas," kata Mukhsin.
Dirinya berharap dengan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, wajah perbatasan mengalami perubahan, sehingga sebagai beranda depan bangsa benar-benar terwujud.
(T.KR-TFT/N005)
