Pemkot Pontianak Target Dongkrak Nilai LAKIP

Pontianak  (Antara Kalbar) - Pemerintah Kota Pontianak menargetkan meraih nilai B atau A dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), kata Wakil Wali Kota setempat, Edi Rusdi Kamtono.

"Saat ini Pemkot Pontianak sudah mendapat nilai B atas LAKIP yang disampaikan sebelumnya," kata Edi Rusdi Kamtono saat membuka workshop tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di Pontianak, Jumat.

LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Menurutnya, di Indonesia baru dua daerah yang memperoleh nilai A atas LAKIP. Untuk mencapai target nilai B atau A tersebut, pihaknya perlu melakukan sinergisitas pengisian indikator kinerja utama berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan visi misi Kota Pontianak supaya sejalan sehingga kinerja Pemkot Pontianak akan tinggi nilainya.

"Kalau kinerja Pemkot Pontianak tinggi sesuai dengan LAKIP yang disampaikan ini akan berdampak sangat besar terhadap efisiensi dan optimalisasi anggaran yang tersedia," ungkapnya.

Dampak yang dirasakan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kinerja terhadap pembangunan di Kota Pontianak. Sebab, kata dia, inti dari kinerja pemerintahan salah satu indikatornya adalah LAKIP.

Untuk itu, Edi meminta seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serius mengikuti kegiatan workshop SAKIP ini dalam rangka mencapai kinerja yang maksimum.

"Kami minta seluruh OPD serius mengikuti workshop ini karena antara eselon IV, eselon III dan eselon II ini harus sinergi, harus paham tentang tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Budi Prawira menjelaskan, dalam LAKIP tidak hanya bicara soal laporan kinerja tetapi yang terpenting adalah kinerja dari laporan yang disampaikan itu.

"Di sini bukan bicara laporan saja tetapi kinerja. Satu kata kuncinya, kita bicara hasil. Hasilnya apa, tupoksinya apa, misalnya Dinas Kesehatan, tupoksinya apa, hasilnya kualitas kesehatan masyarakat bagus, gizi buruknya nihil, angka kematian yang disebabkan penyakit menurun," katanya.

Semua dinas atau OPD, dikatakan Budi, harus menjelaskan dalam dokumen yang disampaikan. Sebab, dari pengalaman pihaknya dalam melakukan penilaian LAKIP, pemerintah daerah yang mendapat nilai kurang bagus disebabkan banyak yang hanya sekadar bicara soal kegiatan saja. Padahal seharusnya yang menjadi tolok ukur penilaian adalah output atau hasil dari kegiatan tersebut.

"Jangan bicara soal kegiatannya tetapi outputnya karena yang dirasakan masyarakat itu hasilnya, yang kita dorong, semua perangkat daerah harus punya outputnya, untuk apa mereka ada di Kota Pontianak, kalau tahu hasilnya baru dia merancang programnya apa," imbuhnya.

Selain itu, kunci yang tak kalah penting adalah fokus pada kinerja. Dengan fokus terhadap kinerja maka secara otomatis akan teridentifikasi kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki.

"Misalnya di bidang pendidikan, dari gedung sekolah tidak ada masalah tapi mungkin pada tenaga pendidiknya atau program pembelajarannya. Hal seperti itulah yang kita dorong untuk ditingkatkan," katanya.

(U.A057/I006)