BKKBN: Pilkada agar mengutamakan program pembangunan keluarga

Pontianak (Antaranews Kalbar) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendesak para kandidat kepala daerah yang bertarung dalam Pemilukada 2018 agar mengarusutamakan program kependudukan sehingga manfaat bonus demografi bisa dioptimalkan bagi kemajuan bangsa.

"Isu itu jarang sekali dipakai. Agar kontestan-kontestan Pilkada bisa menonjolkan KKBPK yaitu kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keuarga," kata pelaksana tugas (plt) Kepala BKKBN Sigit Priohutomo di Pontianak, Senin malam.

Hal tersebut dia sampaikan di sela kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sub-Bidang Keluarga Berencana Regional I Pontianak.

Menurut dia, isu KKBPK masih sering dikesampingkan dari pada isu-isu lain. Padahal program mengenai kependudukan sudah menjadi salah satu tugas dan kewajiban para kepala daerah.

Bagi masyarakat pemilih, Sigit berharap agar mereka mengutamakan program yang jelas berdampak baik, terutama dari aspek kependudukan.

"Kami tekankan apa program kontestan yang pantas dinilai masyarakat untuk dipilih sehingga obyektif. Bukan subyektif karena suka tidak suka. Jadi obyektif dengan progam apa yang mereka bawa," kata dia.

Ke depannya, kata dia, jika program kependudukan menjadi arus utama dan menjadi program yang ditawarkan dalam kontestasi Pilkada tentu akan mendorong kualitas generasi yang lebih baik.

Sigit mengatakan program kependudukan jika tidak dikerjakan secara seksama maka kesempatan bangsa mengambil manfaat bonus demografi Indonesia pada 2030 dan visi Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai.

"Bagaimana kita akan mendapatkan manfaat dari bonus demografi, juga mencapai Indonesia Emas 2045 itu. Jika tidak dilakukan 'step by step' tidak akan tercapai," kata dia.

Soal bonus demografi Indonesia, dia mengatakan sejatinya bukan sekadar soal banyaknya jumlah usia produktif dibanding nonproduktif. Akan tetapi, seberapa berkualitasnya generasi produktif itu yang unggul dalam hal indeks pembangunan manusianya.

"Jangan sampai bonus demografi itu malah jadi bencana demografi dengan tidak adanya generasi berkualitas. Pada akhirnya tergantung kualitas manusianya seperti apa," katanya.