Banyak SMA di Sintang tak siap UNBK

Sintang (Antaranews Kalbar) - Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/MA se-Kabupaten Sintang, Ensawing mengungkapkan dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 banyak sekolah yang tidak siap.

Ia menyebutkan di Sintang, Senin, bahwa pada tahun 2018 sebanyak 32 SMA Negeri dan Swasta se-Kabupaten Sintang wajib melaksanakan UNBK atau naik dibanding tahun 2017, hanya 12 sekolah.

"Tahun ini, sebenarnya banyak SMA yang belum siap melaksanakan UNBK. Tapi terpaksa melaksanakan karena Pemprov Kalbar mewajibkan seluruh SMA melaksanakan UNBK," katanya.

Dia mengatakan se-Kabupaten Sintang, hanya ada 12 SMA yang sudah mandiri dalam melaksanakan UNBK dan rata-rata terletak di kota. Sementara SMA-SMA di kecamatan, melaksanakan UNBK harus menumpang di SMK terdekat.

"Kasihan SMA-SMA di kecamatan. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melaksanakan UNBK. Sebab mereka harus menumpang di SMK terdekat," katanya.

Ia menambahkan para siswa SMA juga harus menginap di SMK tempat mereka mengikuti UNBK sehingga menambah biaya selama pelaksanaan. "Banyak kepala sekolah yang mengeluh. Tapi apa boleh buat, demi menyelamatkan anak bangsa. Berapa pun biaya untuk pelaksanaan UNBK, akhirnya harus dikeluarkan juga," ujar dia.

Fasilitas komputer yang kurang memang menjadi kendala utama pelaksanaan UNBK. Jika SMA di kecamatan harus menumpang ke SMK, untuk bisa melaksanakan UNBK, maka SMA di dalam kota juga mengalami kendala.

Seperti di SMAN 3 Sintang. Ensawing yang juga Kepala SMAN 3 Sintang mengatakan, sekolahnya hanya memiliki belasan unit komputer untuk pelaksanaan UNBK. Komputer yang ada pun sudah berusia tua yang dibeli pada tahun 1990-an.

"Kami belum mampu membeli komputer. Karena tidak ada bantuan dana untuk pengadaan komputer ini," katanya.

Sedangkan kebutuhan komputer di SMAN 3 Sintang mencapai 80 unit. Karena kekurangan komputer, sekolah akhirnya meminjam laptop guru dan siswa. Ada 60 laptop siswa dan guru yang dipinjam untuk melaksanakan UNBK.

Ensawing mengatakan sekolah tidak bisa melakukan pengadaan komputer sebab tidak memiliki dana. Menurut dia, seharusnya pemerintah memberikan bantuan pada sekolah untuk pengadaan komputer ini.

"Pemerintah harusnya sudah tahu kebutuhan sekolah. Tidak perlu lagilah sekolah mengusulkan kebutuhannya. Sebab di Dapodik sekolah yang dilaporkan ke pemerintah sudah jelas, tertera kebutuhan sekolah. Mulai dari WC yang rusak berat, sampai komputer yang tersedia tahun 90 an sudah tertera di dapodik," bebernya.

Ia memisalkan jika dalam setahun hanya mampu pengadaan satu unit laptop, kalau perlu 20 unit berarti butuh 20 tahun untuk membelinya.

Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Sintang Anton mendesak pemerintah harus segera melengkapi kebutuhan komputer bagi sekolah untuk melaksanakan UNBK.

Dia mengaku prihatin dengan kondisi sekolah yang dipaksakan melaksanakan UNBK, tapi tidak dilengkapi sarana prasarananya. "Kasihan guru dan siswa yang harus numpang ke sekolah lain untuk mengikuti UNBK," katanya.

Menurut Anton, pemerintah memang harus lebih meningkatkan kepeduliannya ke sektor pendidikan. "Sekolah-sekolah di pedalaman, sangat minim sekali sarana prasarananya. Sementara sekolah di pedalaman juga dituntut untuk mengikuti standar nasional dalam melaksanakan pendidikan. Inikan pekerjaan berat," katanya.

Sementara itu, pelaksanaan UNBK SMK di Kabupaten Sintang pada hari pertama lancar. Sekretaris Disdikbud Sintang Yustinus usai monitoring UNBK mengatakan sebanyak 1.433 siswa SMK di Kabupaten Sintang mengikuti UNBK. "Hari pertama pelaksanaan UNBK se Kabupaten Sintang berjalan lancar," kata dia.

Senin pekan depan sebanyak 2.787 siswa SMA/MA akan melaksanakan UNBK. Yustinus berharap pelaksanaan UNBK SMA/MA juga lancar.