Pontianak (Antaranews Kalbar) - Anggota VI BPK RI Dr Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), pihaknya masih menemukan beberapa permasalahan administrasi yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
"Adapun beberapa permasalahan administrasi tersebut, diantaranya, pengelolaan persediaan Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya tertib, kemudian pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat kurang memadai," katanya di Pontianak, Kamis.
Selain itu, lanjutnya, Penatausahaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kalimantan Barat belum tertib,
Harry menjelaskan, peran strategis BPK dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan sesuai dengan amanat UUD 1945.
Dalam hal ini, BPK ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga keuangan Negara dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Untuk itu, kami mengapresiasi beberapa indikator fundamental pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan jimirasio yang lebih baik dibandingkan dengan indeks rata rata nasional," katanya.
Namun, dirinya juga mengingatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat tiga tahun terakhir di bawah rata-rata nasional.
Untuk itu diharapkan pemprov Kalbar melakukan upaya strategis untuk meningkatkan IPM yang lebih tinggi dari pada rata-rata nasional.
Selain itu, menurutnya, inflasi pemprov Kalbar masih lebih tinggi dari pada rata-rata Nasional dan pendapatan perkapita masyarakat Kalbar lebih rendah dibanding Nasional.
"Jika hal-hal diatas tidak diperbaiki, tentu pencapaian opini WTP ini akan sia-sia, jika kesejahteraan rakyat belum tercapai," katanya.
