"Jadi salah satu indikator sukses sebuah pesta demokrasi adalah partisipasi masyarakat Kabupaten Sintang yang mencapai 78 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Sintang pada Pemilihan Gubernur kemarin mencapai angka 77 persen, masih kurang sedikit, dan ke depannya bagaimana dari 77 persen tingkat partisipasi masyarakat menjadi 78 persen," kata Bupati Jarot, di Sintang.
Dia mengatakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi, membutuhkan proses yang panjang.
"Kita harus bisa melewati kendala-kendala dan rintangan teknisnya, seperti contoh permasalahan perekaman e-KTP, peraturan pindah memilih. Ada yang domisilinya di Kecamatan Serawai, kemudian dia pindah ke Kota Sintang, jadi perlu kita atur sedemikian rupa," katanya mengingatkan.
Jarot menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan harus memikirkan solusi yang terbaik agar tidak ada terjadi masalah di lapangan.
"Kalau tingkat partisipasi masyarakat memilih itu lebih dari 78 persen yang datang ke TPS, maka di TPS itu harus diatur sedemikian rupa, seperti contoh ilustrasinya, misalkan ada 300 pemilih, satu orang pemilih memiliki waktu 5 menit mencoblos, maka total ada 1.500 menit. Jadi sampai malam pencoblosan. Ini harus diberikan solusi, seperti menambah bilik suara," katanya.
Jarot juga menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mendukung kegiatan pemilu agar menjadi pesta demokrasi yang baik.
"Kami jajaran pemda mendukung pemilu agar pesta demokrasi berjalan baik. Tapi setiap pemilu ada nilai indikator demokrasinya, untuk di Indonesia masih kategori sedang. Dari 11 indikator yang dinilai tadi, ada titik lemah, seperti masih ada persekusi, kebebasan berserikat masih terhalangi, di aspek penyelenggaraan peran serta pemerintah masih lemah, kualitas parpol selaku peserta yang masih rendah," katanya lagi.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward mengatakan, untuk menyukseskan pemilu, kegiatan rapat koordinasi kesiapan pemilu serentak dipandang penting.
"Memang kegiatan ini cukup perlu dilaksanakan, mengingat pada tahun 2019 ini kita menyelenggarakan pesta demokrasi, dengan 5 jenis surat suara, sehingga perlu memang untuk menjelaskan pada masyarakat bagaimana cara memilih dengan baik agar tidak terjadi kerusakan pada surat suara," katanya.
Menurut Jeffray selain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas, para pemangku kepentingan yang berada di dalamnya juga untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pra-pencoblosan.
"Kemudian saya rasa perlu dilaksanakan juga kegiatan simulasi, karena dulu juga pernah diadakan simulasi, ini penting bagi kita. Kita coba nanti buatkan simulasi, KPU juga harus punya rencana seperti itu agar kalau ada kesalahan bisa langsung evaluasi, dan juga masyarakat bisa mengetahui dalam bagaimana memilih dengan baik dan meminimalisir kerusakan surat suara," lanjutnya.
