Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terus berkomitmen mengatasi persoalan pertumbuhan anak tidak normal (stunting), bahkan di daerah tersebut ada 25 desa yang menjadi sasaran lokus stunting oleh pemerintah setempat.
"Semua pihak harus konsisten dan sinergis dalam penanganan dan pencegahan stunting serta dijadikan prioritas kerja," kata Sekretaris Daerah Pemkab Sintang, Yosepha Hasnah, di Sintang, Kalimantan Barat, Senin.
Menurut Yosepha, untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sintang diperlukan koordinasi dan kerja sama banyak pihak seperti organisasi perangkat daerah hingga lapisan masyarakat umum dan pemangku kepentingan yang ada.
Menurut dia, anak harus lahir sehat dan tumbuh dengan baik, didukung pendidikan berkualitas sehingga menjadi generasi yang menentukan kesuksesan pembangunan bangsa.
"Jika anak terlahir dan tumbuh dengan kekurangan gizi, mereka akan menjadi anak yang kerdil atau stunting, hal tersebut harus kita cegah dan merupakan tanggungjawab bersama," kata Yosepha.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Tenny Calvenny Soriton mengatakan pengentasan stunting memang menjadi prioritas nasional sejak 2017 lalu.
" Kami bekerja untuk memberdayakan keluarga pada intervensi sensitif. Kami akan membantu mengkampanyekan pentingnya menjaga gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan," kata Tenny.
Menurut dia, BKKBN terus melakukan dukungan terhadap kampanye penurunan angka stunting sesuai program kerja yang ada.
Pada tahun 2019 sasaran proyek prioritas nasional di Kabupaten Sintang ada 5.747 keluarga dan balita, sedangkan tahun 2020 sasaran proyek prioritas nasional di Sintang 5.797 keluarga dan balita.
"Program kemitraan dalam kampanye pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan, masuk sebagai proyek prioritas nasional, program tersebut untuk memperkuat program penurunan angka stunting di Kabupaten Sintang," kata Tenny.
