Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi mengimbau agar tenaga pendidik terutama para guru jangan ikut berpolitik praktis pada pilkada di wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, jaga netralitas dan jangan menjadi "sumbu" politik.
" Silahkan gunakan hak pilih saat pemungutan suara nanti, tapi jangan ikut berpolitik, karena sudah jelas aturan dan sanksi, apalagi yang paling rawan juga penggunaan media sosial," kata Petrus Kusnadi, di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Jumat.
Disampaikan Petrus, aparatur negara baik itu tenaga pendidik pegawai negeri sipil mau pun kontrak dilarang terlibat langsung dalam berpolitik.
Menurut dia, tenaga pendidik harus memberikan contoh di tengah masyarakat apalagi musim pilkada, jangan justru menjadi sumbu di media sosial.
" Ingatlah regulasi, jangankan posting pasangan calon atau mengkampanyekan pasangan tertentu, berikan 'like' saja di media sosial itu tidak boleh," tegas Petrus.
Dikatakan Petrus, status tenaga pendidik khususnya guru itu melekat, meski pun ada lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
" Jagalah marwah tenaga pendidik, berikan contoh, bermedia sosial yang santun, musim pilkada ini rawan," ucap Petrus.
Selain itu, Petrus juga berpesan agar guru juga tidak terprovokasi atau termakan janji - janji seseorang dalam pilkada yang akhirnya dapat berdampak terhadap status sebagai tenaga pendidik, entah itu PNS mau pun tenaga pendidik honor atau pun kontrak.
" Sekali lagi jagalah marwah tenaga pendidikan, jangan sampai tercoreng oleh politik atau pun sekelompok orang, hak pilih ada dan pastikan sudah terdaftar sebagai dalam data pemilih, siapa pun yang terpilih nantinya itulah pemimpin Kapuas Hulu," ucap Petrus.
Kepala Disdikbud Kapuas Hulu imbau guru jangan jadi "sumbu" politik
Jumat, 28 Agustus 2020 13:49 WIB