Pemkab Kubu Raya perkuat pengelolaan keuangan dan tata pemerintahan desa

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat tata pengelolaan pemerintah desa untuk lebih transparan dan profesional dengan menerapkan sinergisitas informasi data geospasial, melalui rapat kerja kepala desa yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Raya, Senin.

"Sejauh ini pemerintah desa menurut kami sudah menjalankan mekanisme pemerintahan dengan baik. Namun, memang ada beberapa permasalahan mendasar yang harus dibenahi. Melalui rapat kerja ini, kita memberikan penguatan kepada pemerintah desa melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntable, profesional, efektif dan efisien berbasis sinergisitas informasi data geospasial," kata Sekda Kubu Raya Yusran Anizam saat mewakili Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan membuka Rapat Kerja Kepala Desa se-Kubu Raya.

Melalui rapat kerja tersebut, Pemkab Kubu Raya mencoba memberikan penguatan dalam tata kelola pemerintah desa dari berbaagi aspek, termasuk tata kelola keuangan, aset dan layanan pemerintahan, termasuk sinergisitas kerjasama dengan BPD dan pihak lainnya.

"Kami dari pemda selama ini sudah mengupayakan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan keuangan dengan penggunaan CMS, Siskudes dan sistem ini sangat membantu sekali pemerintah desa untuk tertib tata pengelola keuangan, adminsitrasi desa dan pertanggungjawaban lainnya yang terintegrasi dengan baik," tuturnya.

Menurut dia, untuk pengaplikasian sistem CMS, semua desa sudah menerapkan dimana untuk pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan melalui on line sistem, sehingga pengelolaannya lebih transparan.

"Namun, untuk penerapan Siskudes, baru uji coba pada beberapa desa, karena untuk penerapannya secara menyeluruh, masih terkendala jaringan internet di setiap desa. Namun, pada tahun 2021 mendatang, kita dari Pemkab akan mendukung hal tersebut," katanya.

Yusran mengatakan, dalam penerapan CMS dan Siskudes di tingkat desa sejauh ini memang masih terkendala oleh SDM walaupun memang masih terbatas. Namun, dirinya mengapresiasi setiap pemerintah desa yang telah menjalankannya dengan baik, meski dengan keterbatasan yang ada.

"Untuk permasalahan mendasar yang selama ini terjadi adalah masalah perencanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal dan belum tepat sasaran. Hal ini dikarenakan data yang tumpang tindih. Untuk itu, pak bupati saat ini sudah mendorong data geospasial by name, by addres, by image dan sebagainya yang diarahkan untuk memaksimalkan data pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Tahun 2021 mendatang, lanjutnya, Pemkab Kubu Raya juga sudah menyiapkan SDM khusus untuk pendampingan penerapan dana geospasial tersebut.

"Harapan kita dari raker ini, kades bisa mendiskusikan segala masalah pemerintah desa dan mencari jalan keluarnya. Kades juga diharapkan bisa memaksimalkan potensi SDM dan SDA yang ada dan bisa berkreasi dan berinovasi dalam membangun desanya," katanya.