Kapuas Hulu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat mendapatkan penghargaan secara virtual dari Menteri Hukum dan HAM karena dianggap sebagai kabupaten cukup peduli dengan Hak asasi manusia pada Tahun 2019.
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmdji kepada Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero, saat peringatan Hak Asasi Manusia secara virrual dengan menteri terkait, di Pontianak, Senin.
Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero mengatakan penghargaan yang diterima tersebut merupakan suatu prestasi untuk dijadikan motivasi agar lebih baik lagi.
"Pemkab Kapuas Hulu mendapat predikat "CUKUP peduli HAM" pada tahun 2019," kata Antonius.
Menurut dia, mengatasi persoalan HAM bisa dilakukan melalui program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang sifatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly melalui virtual menyampaikan sudah banyak program dan kebijakan yang telah dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi pelanggaran HAM di Indonesia.
"Pemerintah hingga ketingkat daerah terus berupaya mengatasi pelanggaran HAM dan kami berikan reward kepada Pemkab yang mampu menekan pelanggaran HAM," kata Yosanna.
Yohanna mengharapkan pemerintah daerah mampu mengatasi Hak asasi manusia dengan mencakup tujuh kriteria macam hak, yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyampaikan Indonesia terlibat aktif dalam upaya memperjuangan HAM di seluruh dunia dan terus berusaha melawan pelanggaran yang ada.
"Pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan dalam menegakkan HAM di Indonesia," kata dia.
Sementara itu. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa negara indonesia berusaha sebaik makin dalam menegakkan HAM dan menyelesaikan persoalan HAM dimasa lalu.
"Pemerintah melalui Kementerian hukum dan HAM selalu melakukan yang terbaik demi terwujudnya HAM di seluruh dunia.
Demokrasi dan HAM merupakan hal yang sejalan, demokrasi merupakan perwujudan dari penyelenggaraan HAM," ucap Jokowi.
