Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat akan menggunakan sistem informasi satu data yang dibuat pemerintah dengan menunjuk dua BUMN, PT Bio Farma dan PT Telkom untuk menghindari informasi data ganda bagi penerima vaksin COVID-19.
"Untuk itu, kita telah melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas bimbingan teknis (Bimtek) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan peserta administrator Primary Care (Pcare) masing-masing 4 orang dari seluruh Puskesmas se-Kabupaten Landak," kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Landak Pius Edwin Wiwin di Ngabang, Rabu.
Dia memaparkan perlunya pelaksanaan kegiatan ini karena arahan dari pemerintah pusat untuk segera bersiap diri.
"Jumlah warga kita yang akan menerima vaksin COVID-19 sebanyak 263 ribu. Kita harus secepat mungkin menyikapi arahan ini supaya semua terdata tanpa tertinggal. Tenaga kesehatan di Kabupaten Landak sudah siap bertugas dan 1.379 tenaga kesehatan yang akan mendapat vaksin," tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Subanri saat membuka Bimtek mengatakan kegiatan ini cukup penting karena berkaitan dengan keselamatan warga Kabupaten Landak, sehingga ia meminta semua peserta untuk serius mengikuti pelatihan ini.
"Saya minta semua peserta untuk serius dalam mengikutinya. Jangan main-main, karena ini berkaitan dengan hidup orang banyak dan pastikan semua terdata sesuai dengan arahan yang disampaikan. Jika kurang mengerti, silahkan untuk bertanya hingga memahami teknis input data dan sebagainya, karena kalian ini yang bertanggung jawab dalam data penerima vaksin," tuturnya.
Terkait vaksin COVID-19, Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan Kabupaten Landak tetap mengikuti arahan pemerintah pusat dan provinsi dalam melakukan vaksinasi COVID-19.
"Sesuai arahan, untuk klaster pertama prioritas vaksinasi adalah tenaga kesehatan, TNI-Polri dan orang dewasa yang sehat," tuturnya.
Tapi, lanjutnya, melihat jumlah vaksin yang ada di Indonesia, yang pertama mendapat vaksin ini, yakni tenaga kesehatan.
"Pendataan juga sudah kita lakukan bagi tenaga kesehatan, TNI-Polri dan masyarakat secara umum, namun untuk teknis pelaksanaannya nanti kita tetap menunggu jumlah yang akan di distribusi ke Kabupaten Landak," ucapnya.
