Pontianak (ANTARA) - Wakil Bupati Mempawah, Kalimantan Barat Muhammad Pagi meminta tim relokasi relokasi jalan nasional ruas Sungai Duri – Mempawah untuk bekerja dengan profesional dan terpenting lagi tidak merugikan masyarakat.
“Tim relokasi jalan nasional untuk mengikuti semua prosedur dan semua tahapan dengan benar. Cermat dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi objek pengadaan tanah baik proses pengukuran, pendataan subjek dan objek, surah tanah, bangunan maupun tanaman yang terkait dengan tanah terdampak," ujarnya saat dihubungi di Mempawah, Rabu.
Untuk masyarakat terdampak Ia berharap agar dapat membantu semua proses pengadaan tanah mulai dari kesiapan berkas hingga komunikasi bersama ahli waris.
“Sehingga proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat berjalan lancar sesuai aturan dan memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Mempawah,” harap dia.
Dalam pengadaan tanah di Mempawah - Sungai Kunyit lahan terdampak seluas 9 hektare yang terbagi atas empat desa yaitu, Desa Sungai Kunyit Dalam, Sungai Limau, Sungai Duri II dan Desa Bundung Laut. BPN Mempawah menyediakan base camp di Kecamatan Sungai Kunyit untuk memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi.
Kabid Pengadaan BPN/ ATR Provinsi Kalimantan Barat, Syahranur mengapresiasi seluruh proses yang telah dilakukan tim terkait.
"Semua dokumen, data, yang menjadi bentuk penguasan tanah harus transparan dan sesuai dengan yang disampaikan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah. Data yang diperoleh dari masyarakat akan di teliti oleh tim," jelasnya.
Relokasi jalan nasional ruas Sungai Duri – Mempawah dampak dari pembangunan Pelabuhan Internasioal Kijing di Mempawah. Pelabuhan Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional dan terbesar di Pulau Kalimantan, Saat ini, Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah tengah melakukan uji coba ekspor.
Wabup Mempawah : relokasi jalan nasional jangan rugikan masyarakat
Kamis, 14 Januari 2021 3:26 WIB