" Proyek instalasi air bersih untuk Desa Tanjung Lokang dan Bungan Jaya di mulai pada Maret 2020 dengan anggaran sebesar Rp350 juta itu program TFCA-Kalimantan," kata Radin, di Putussibau ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar, Jumat.
Disampaikan Radin, saat ini air bersih tersebut sudah di manfaatkan oleh sejumlah masyarakat di Desa Tanjung Lokang dan Bungan Jaya.
Meski pun terkendala COVID-19 pada Tahun 2020, namun pelaksanaan pembangunan air bersih sudah selesai pada Januari 2021.
Menurut dia, dalam proses pekerjaan instalasi air bersih itu, Kompak Kapuas Hulu melibatkan langsung masyarakat setempat.
"Sosialisasi sudah kami lakukan sebanyak tiga kali, bahkan yang bekerja juga masyarakat, kami hanya membawa tenaga teknis saja dari Putussibau," jelas Radin.
Diakui Radin, memang tidak semua masyarakat menikmati air bersih yang di bangun Kompak tersebut, karena ada juga air bersih dari dana desa setempat, tetapi ada juga masyarakat yang menolak dialiri air bersih.
" Air bersih itu sudah mengalir, tapi ada juga masyarakat yang tidak mau dialiri, kemudian ada juga air bersih dari desa," jelas Radin.
Radin menyebutkan dalam pengembangan pariwisata di kawasan TNBK di daerah Hulu Kapuas pihaknya mendapatkan program dari TFCA-Kalimantan yang untuk menginisiasi kegiatan ekowisata di Desa Tanjung Lokang.
"Kami memperkuat media pemasarannya dan media komunikasi masyarakat terhadap klien, kami melihat masih ada dalam mendukung pengembangan ekowista termasuk air bersih, karena di Hulu Kapuas ada aktivitas p
Pertambangan emas tanpa izin (PETI), makanya di bangun air bersih," kata Radin.
Untuk Tahun 2021 ini, Rading mengatakan pihaknya akan membangun Pondok wisata serta pembuatan jalur tracking dan membuat shelter.
"Kami akan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat, apartur desa dan tokoh adat di Tanjung Lokang, dengan harapan masyarakat dapat mendukung program pembangunan di kawasan Taman Nasional," pinta Rading.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum Kapuas Hulu Arief Mahmud membenarkan bahwa dalam pembangunan di sejumlah kawasan Taman nasional termasuk daerah Hulu Kapuas, pihaknya melibatkan mitra yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal mau pun NGO (LSM) luar negeri.
" Pembangunan itu uangnya bukan dari kami, tetapi dari mitra yang kami perjuangkan agar pembangunan masuk dan membantu masyarakat di kawasan Taman nasional seperti di Hulu Kapuas," jelas Arief.
Selama ini kata Arief, TNBKDS Kapuas Hulu berupaya dalam mencari mitra agar ada pembangunan di tengah masyarakat Hulu Kapuas, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) dan air bersih.
" Kami hanya menginisiasi saja, yang melaksanakan itu mitra, anggarannya pun tidak masuk ke TNBKDS, tetapi ke mitra atau LSM, jadi kalau kami dianggap korupsi dan melaksanakan program tidak jelas, saya rasa itu pembohongan publik, karena pembangunan yang ada di Hulu Kapuas sudah dinikmati masyarakat," tegas Arief.
Terkait listrik, kata Arief, juga sudah dinikmati masyarakat dan sudah menyala, termasuk di rumah Kepala Desa Tanjung Lokang.
" Memang ada sejumlah masyarakat yang tidak ingin ada pembangunan di kawasan TNBK, yang kemudian mengatasnamakan masyarakat Desa Tanjung Lokang, padahal kami ingin sekali memajukan masyarakat melalui program-program dari kemitraan, kami tidak punya anggaran, melalui dana asing program LSM atau NGO lah pembangunan dilaksanakan," jelas Arief.
Arief juga membantah jika TNBK tidak terbuka kepada masyarakat, karena berbagai kegiatan selalu di sosialisasikan kepada masyarakat, meski pun ada sejumlah masyarakat tidak mau hadir saat sosialisasi, tetapi sosialisasi juga biasa di lakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga.
" Saya menginap empat hari di Tanjung Lokang, ingin bertemu Kades Tanjung Lokang, tetapi Pak Kades tidak bersedia ditemui, padahal kami ingin menyampaikan program agar bisa singkron dengan pembangunan desa dan visi misi beliau dalam memimpin Desa Tanjung Lokang," kata Arief.
Pembangunan di Hulu Kapuas Desa Tanjung Lokang di kawasan TNBK sempat dipertanyakan oleh masyarakat Adat Punan Huvongan dan Kepala Desa Tanjung Lokang, saat audensi di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin (22/2/2021).
